Mendikbud Muhadjir Effendy saat ditemui di kediamannya. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)
Mendikbud Muhadjir Effendy saat ditemui di kediamannya. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan peraturan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Pasal 18 hingga Pasal 20 yang menjelaskan tentang Sistem Zonasi.

 Sistem Zonasi bertujuan agar sekolah dapat menerima para calon siswa yang berdomisili pada zonasi sekolahnya berdasarkan domisili yang tertera pada data KK (Kartu Keluarga).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, tahun ini kementerian sudah menyiasati peraturan tentang PPDB tersebut. Kemendikbud telah menberikan asistensi kepada daerah-daerah yang membutuhkan.

"Tahun ini kita sudah menyiasati peraturan menteri tentang PPDB. Sudah kita terbitkan sejak Januari. Jadi ada waktu 5 bulan sehingga kita punya waktu untuk membenahi, termasuk memberikan asistensi kepada daerah-daerah yang belum paham betul tentang bagaimana zonasi itu harus digelar atau diterapkan," paparnya saat ditemui di kediamannya beberapa waktu yang lalu.

Muhadjir berharap, semua pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota paham dan betul-betul bisa menerapkan kebijakan zonasi tersebut. Dengan kebijakan zonasi, menurutnya banyak persoalan-persoalan pendidikan yang bisa dibenahi.

"Karena dengan kebijakan zonasi itu banyak hal yang nanti akan bisa kita lakukan dalam rangka membenahi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah pendidikan, mulai dari kurikulum kemudian sarana prasarana peserta didik, sebaran peserta didik, sebaran guru, kualitas guru, itu semua nanti akan berbasis zonasi," bebernya.

Untuk itu, Muhadjir memohon kepada semua pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk betul-betul mematuhi apa yang sudah disepakati bersama.

"Toh peraturan itu juga tidak langsung dari bawah, tapi kita duduk bersama untuk merumuskan. Sehingga saya mohon betul-betul dipatuhi," tandasnya.

Sementara itu, kepada pemerintah daerah yang tidak mematuhi, ada sanksi berupa teguran hingga peringatan keras.

"Tapi kalau sudah keterlaluan ya nanti akan kita tangani secara khusus, terutama berkaitan dengan masalah anggaran," imbuhnya.

Dikatakan Muhadjir, dirinya sudah berkomitmen dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai hal ini.

"Karena saya juga sudah ada komitmen dengan Ibu Menteri Keuangan. Semua instrumen yang ada di Kementerian Keuangan bisa digunakan oleh Kemendikbud untuk mengendalikan distribusi dan alokasi anggaran di daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Terutama untuk memberikan semacam reward maupun punishment untuk daerah-daerah," paparnya.

Reward yakni untuk mereka yang memiliki kepatuhan tinggi. Sedangkan punishment untuk mereka yang tidak mematuhi.