Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi optimistis retribusi daerah tahun 2019 kembali melampaui torehan tahun lalu. (Nana)

Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi optimistis retribusi daerah tahun 2019 kembali melampaui torehan tahun lalu. (Nana)



Performa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang terbilang positif setiap tahun anggaran. Baik dari hasil kinerja pengumpulan pajak daerah maupun retribusi daerah. 

Hal ini bisa dilihat dari jejak kinerja tahun 2017 menuju 2018.  Bapenda Kabupaten Malang berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahun.

Bahkan, retribusi daerah dengan tiga item di dalamnya, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu, bisa menghasilkan PAD  tahun 2018 sebesar Rp 38,38 miliar. Angka itu di atas target yang ditetapkan tahun tersebut, yaitu Rp  37,25 miliar.

"Target PAD dari retribusi daerah setiap tahun meningkat. Dan kami setiap tahun juga bisa melampauinya. Misal tahun 2017 ke tahun 2018, kita bisa naikkan PAD sebesar Rp 2,85 miliar," kata Purnadi, kepala Bapenda Kabupaten Malang, Jumat (19/04/2019) kepada MalangTIMES.

Seperti diketahui, PAD dari retribusi daerah tahun 2017 dibukukan nilai Rp 35,54 miliar. Sedangkan  tahun 2018, pendapatan retribusi daerah meningkat menjadi Rp 38,38 miliar.

Kenaikan retribusi daerah di dua tahun tersebut didorong adanya peningkatan pada izin mendirikan bangunan (IMB). Dari data Bapenda Kabupaten Malang, retribusi IMB tahun 2017 meraup pendapatan Rp 4,8 miliar. Mengalami peningkatan cukup besar tahun 2018, yaitu Rp 5,0 miliar. Artinya, ada peningkatan sekitar Rp 200 juta dalam satu tahun. 

Sedangkan dua item lain dalam perizinan tertentu selain IMB, yaitu pemberian izin trayek kepada orang pribadi dan perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing tidak mengalami perubahan dalam dua tahun terakhir. Yaitu untuk izin trayek Rp 20 juta dan IMTA Rp 88 juta.

"Di perizinan tertentu peningkatan dikarenakan IMB. Toyal pendapatan tahun lalu di sektor ini mencapai Rp 5,17 miliar. Naik juga dari tahun 2017 yang hanya Rp 4,90 miliar," ujar mantan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang.

Tahun 2019, Bapenda Kabupaten Malang pun menargetkan adanya peningkatan PAD dari sektor retribusi daerah.  Bapenda mengunci raihan Rp 2 miliar di tahun ini.

Purnadi menyampaikan, target tersebut terbilang realistis. Terutama karena didukung dengan perangkat aturan baru dalam retribusi daerah. Yakni dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2018. Regulasi daerah tersebut diprediksi akan bisa mendongkrak pendapatan dari retribusi jasa umum.  "Tentunya akan ada kenaikan dengan perda ini. Karena ada beberapa perubahan nilai retribusi yang berbeda," ujarnya. 

Sebagai perbandingan, pendapatan retribusi jasa umum tahun 2017 meraup Rp 26,05 miliar. Meningkat tahun 2018 menjadi Rp 38,38 miliar. Artinya ada peningkatan dalam dua tahun itu, sebesar Rp 12,33 miliar. Padahal pada tahun tersebut, Perda 7/2018 belum diberlakukan. 

Raihan dalam retribusi jasa usaha pun dijadikan dasar optimisme Bapenda Kabupaten Malang dalam meningkatkan PAD tahun 2019 ini.  Untuk retribusi jasa usaha, Pemkab Malang tahun 2017 meraup Rp 4,58 miliar, naik menjadi Rp 5,06 miliar tahun 2018. 

Sedangkan untuk perizinan tertentu, dari tiga item, terkumpul pendapatan tahun 2017 sebesar Rp 4,90 miliar. Sedangkan tahun 2018 naik menjadi Rp 5,17 miliar.  "Melihat capaian tersebut, kami optimistid tahun ini juga bisa melebihi pendapatan  tahun lalu dalam sektor retribusi," pungkas Purnadi.
 

 


End of content

No more pages to load