APK dan bendera parpol yang dipaku di pohon di Jalan Tjokroaminoto Kota Probolinggo.  (Agus Salam/Jatim TIMES)
APK dan bendera parpol yang dipaku di pohon di Jalan Tjokroaminoto Kota Probolinggo. (Agus Salam/Jatim TIMES)

Rupanya masih ada masyarakat yang belum mengetahui Kota Probolinggo sudah memiliki perda yang melarang memaku pohon.  Terbukti, masih ada warga yang masih memaku pohon. Salah satunya di Jalan Tjokroaminoto.

Di sepanjang jalan tersebut, tidak sedikit baliho berupa banner dan pendera parpol dipaku ke pohon. Namun, ada juga alat leraga kampanye (APK) dan bendera yang diikat dengan kawat atau robekan kain. 

Ketidaktaatan warga ke perda disayangkan M. Rofik (35), salah satu warga Mayangan, Selasa (8/4) sore. Tanpa banyak komentar, pria beranak tiga ini meminta Bawaslu dan satpol PP untuk menertibkan, bahkan kalau perlu menurunkan baliho yang melanggar tersebut. Sebab, selain merusak pohon, APK tersebut dipasang tidak pada tempatnya. Yakni dipasang atau diikatkan ke tiang (cagak) telpon dan listrik, “Itu kan merusak keindahan kota,” tandasnya.

Terpisah, Jetua Bawaslu Probolinggo Azam Fikri berterus terang belum mengatahui kalau di Jalan Tjokroaminoto, banyak APK dan bendera parpol yang dipaku ke pohon. Lantaran hal tersebut melanggar perda, pihaknya akan berkirim surat ke parpol dengan tembusan caleg.  “Kami akan kirim surat agar secepatnya diturunkan sendiri,” tandasnya.

Jika dalam waktu 24 jam baliho belum ditertibkan, pihaknya akan bersurat lagi. Dan kalau surat kedua tidak diindahkan dan posisi baliho seperti semula, Bawaslu yang akan menertibkan atau menurunkan. Tentunya, dalam penertiban nantinya, Bawaslu akan melibatkan satpol PP. “Kalau posisi letaknya, tidak melanggar. Tapi cara pasangnya yang melanggar. Ya, melanggar perda,” ucapnya.

Dijelaskan, pemasangan APK dan bendera parpol di Jalan Tjokroaminoto, tidak dilarang. Yang tidak boleh, lanjut Azam, memasang APK dengan cara dipaku di pohon. 

Dalam kesempatan itu, Azam memberitahukan soal larangan memasang APK di sejumlah jalur. “Yang tidak boleh itu di sepanjang jalan protokol. Jalan Soekarno-Hatta dan Panglima Sudirman. Di alun-alun dan di bundaran Gladak Seng. Kalau dipinggir, tidak masalah,” pungkasnya.

Hal senada juga diungkap Agus Effendi, kepala Dinas Satpol PP. Ia mengaku tidak tahu kalau di Jalan Tjokroaminoto, banyak APK yang dipaku. Meski melanggar perda, pihaknya tidak bisa langsung menertibkan APK tersebut. Agus masih akan berkoordinasi dengan Bawaslu, karena Bawaslu yang berkewajiban menertibkan. “Terima kasih infonya ya. Kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu dulu,” ujarnya.

Mantan kepala Disbudpar ini menyayangkan, banner dipaku dibpohon. Padahal, pihaknya sudah menyosialisasikan perda yang melarang hal tersebut.

 Menurut dia, saat rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu dan parpol beberapa bulan lalu, pihaknya sudah menjelaskan larangan memaku pohon. “Kami sudah sosialisasi saat rapat bersama parpol dulu. Saya rasa, semunya sudah tahu. Tapi terkadang, yang masang APK dan banner, bukan caleg atau orang parpol. Tapi menyuruh orang lain, yang tidak tahu perda,” pungkasnya. (*)