Abdul Azis saat menyerahkan Pandangan Umum Fraksinya ke ketua DPRD Kota Probolinggo (Agus Salam/Jatim TIMES)

Abdul Azis saat menyerahkan Pandangan Umum Fraksinya ke ketua DPRD Kota Probolinggo (Agus Salam/Jatim TIMES)


Pewarta

Agus Salam

Editor

A Yahya


Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), DPRD Kota Probolinggo meminta supaya tidak dilakukan pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Izin Penusaha Angkutan Kendaraan. FKB menyatakan perda tersebut tidak perlu dicabut tapi cukup diganti saja. Sebab, pemerintah tidak boleh melarang angkutan kendaraan bermotor hasil modivikasi, seperti bentor (Becak Motor).

Mengingat, kendaraan yang tidak jelas jenis kelaminnya tersebut, belum diatur di dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut disampaikan Abdul Azis, anggota FKB Jumat kemarin dalam sidang paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pembahasan Raperda 2019 dan Laporan Pertyanggungjawaban Wali Kota Probolinggo 2018.

Dengan adanya perda baru, secara otomatis perda lama tidak berlaku. Selain itu, Pemandangan umum yang dibacakan Azis itu, FKB juga meminta Perda Pelayanan Publik nantinya harus mengedepankan kesamaan hak (Tidak diskriminatif) terhadap siapapun. Karenanya, Fraksi pemerintah ini menyarankan, sebaiknya pasal 27 yang mengatur maklumat pelayanan di ayat 1 dan 2, perlu disisipkan atau ditambah satu ayat.

“Frasanya, Organisasi Penyelenggara yang tidak menepati janji sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 62 perda Pelayanan Publik,” ujar Abdul Azis, saat membacakan Pemandangan umum fraksinya.

Soal Raperda yang mengatur berdirinya Mall Pelayanan Publik (MPP) pada BAB VII hanya terdiri satu pasal dan tujuh ayat. Sebaiknya pasalnya ditambah, karena menurut FKB organisasi Perangkat Daerah (OPD) BUMD atau BUMN, Instansi Vertikal yang terlibat di dalam MPP wajib ditetapkan dalam perda. Selain itu perlu juga ditetapkan jenis layanan khusus yang menjadi kewenangan instansi vertikal.

“Misalnya kementrian Hukum dan HAM. Harus jelas apa saja yang bisa diurusi di Malll Pelayanan publik. Misalnya dokumen keimigrasian Paspor, Izin tinggal bagi warga asing, HAKI Hak Atas Kekayaan Intelektual maupun Hak Paten atau Merk. Untuk kepolisian misalnya, SIM, SKCK, Pajak Kendaraan,” tambahnya.

Sedang pelayanan perizinan yang menjadi tugas OPD Teknis menurutnya, cukup disebut jumlah jenis pelayanannya. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut diatur di Perwali. Mengenai draft yang mengatur ketentuan pidana pada pasal 64, menurut FKB selayaknya mengikuti ketentuan yang diatur dipasal 238. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketentuannya, perda bisa memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta.

“Bukan seperti yang dirumuskan diraperda yang ancamannnya pidananya paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp25 juta,” tambahnya.

Terhadap keluhan pelayanan kesehatan yang di lapangan dikeluhkan pasien dan keluarganya. Seperti pendaftara pasien di loket disinyalir ada praktek percaloan dan Visite (Kunjungan) para medis diduga tidak tepat waktu dan pelayanan kurang ramah terhadap pasien dan keluarga. Hal lain yang dipertanyakan FKB adalah, soal sikap wali kota terhadap tenaga non medis (PTT) yang jumlahnya cukup banyak. Padahal wali kota sebelumnya, pada Agustus 2016 mengeluarkan surat Edaran (SE) larangan menerima PTT baru. Tapi sampai pertengahan 2018 diduga masih berlanjut.

Dengan demikian, FKB menyebut, RSUD tidak melaksanakan Prinsp efisiensi dan produktivitas terabaikan. FKB juga menilai, RSUD tergolong in efisiensi soal anggaran. Terbukti belanja alkes yang miliaran disinyalir hingga kini alkes yang dibeli belum termanfaatkan. Penyebabnya, belum ada dokter spesialis, walaupun sudah memiliki, namun dokter spesialisnya masih sekolah. “Ini lagi, soal Plt RSUD dr Mohamad Saleh yang sudah 2 tahun. Pertimbangan politik apa, sehingga belum difinitifkan,” pungkasnya. 

 


End of content

No more pages to load