Kabag Humas Pemkab Tulungagung, Sudarmaji (foto:  Joko Pramono/Jatimtimes)

Kabag Humas Pemkab Tulungagung, Sudarmaji (foto: Joko Pramono/Jatimtimes)



Pemkab Tulungagung sudah melayangkan surat pemberitahuan putusan hukum terhadap Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo kepada menteri dalam negeri. Surat pemberitahuan itu dikirimkan ke mendagri melalui gubernur Jatim. 

Saat ini pihaknya menunggu jawaban dari mendagri untuk mengambil langkah selanjutnya.
"Kami menunggu jawaban dari Kemendagri. Kalau sudah ada jawaban, baru kami beri tahukan ke dewan. Lalu dewan sidang paripurna pemberhentian bupati dan mengangkat Wakil bupati sebagai bupati," ujar sekretaris daerah Tulungagung melalui Kabag Humas Sudarmaji,  Selasa (2/4/19).

Sudarmaji tidak bisa memperkirakan kapan jawaban dari mendagri diterima oleh pemkab. Namun pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemendagri. 

Selama proses itu berlangsung, Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo terus mendapat haknya berupa gaji pokok.  "Selama nonaktif masih menerima gaji karena itu hak beliau (Syahri Mulyo)," ujar Sudarmaji.  Gaji yang diterima oleh Syahri Mulyo adalah gaji pokok yang besarnya tak lebih dari Rp 2 juta per bulan. 

Sebelumnya, DPRD Tulungagung segera mengusulkan agar plt bupati Tulungagung diangkat sebagai bupati definitif. Hal itu setelah salinan putusan terhadap Bupati Tulungagung nonaktif  Syahril Mulyo telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada 26 Maret lalu. 

"Kami mengusulkan pemberhentian bupati (Syahri Mulyo) dan mengusulkan wakil bupati sebagai bupati," ujar Jetua DPRD Tulungagung  Supriyono. 

Usulan itu akan dibahas dalam rapat paripurna yang selambatnya digelar 10 hari pasca-diterimanya salinan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya itu.  Selanjutnya usulan itu akan disampaikan ke menteri dalam negeri melalui gubernur Jawa Timur.  "Kami sudah membentuk pansus (panitia khusus) paripurna tersebut. Insya Allah tanggal 8 April," ucapnya. 

Untuk jabatan wakil bupati yang kosong pasca penetapan bupati nantinya, pihaknya akan membentuk pansus lagi untuk penetapan wakil bupati.  Namun sebelumnya akan berkirim surat kepada partai pengusung bupati/wakil bupati terpilih untuk mengusulkan nama wakil bupati. 

Seperti diketahui, Bupati nonaktif Tulungagung Syahri Mulyo pada Kamis (14/02) lalu di vonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jawa Timur.  Selain itu, Syahri dihukum berupa denda sebesar Rp 700 juta oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Agus Hamzah dalam persidangan itu.

Majelis hakim juga mencabut hak politik Syahril Mulyo selama lima tahun. Syahri terseret dalam kasus suap peningkatan mutu jalan di Tulungagung yang melibatkan Kepala Dinas PU Tulungagung  Sutrisno dan rekanan proyek Susilo Prabowo.


End of content

No more pages to load