Ilustrasi.(Foto : SUKABUMIUPDATE.com)
Ilustrasi.(Foto : SUKABUMIUPDATE.com)

Kepastian aturan pembatasan kuota petugas ojek online (ojol) di daerah seperti Kota Blitar, akan ditangani oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, Priyo Suhartono, bahwa persoalan kepastian batasan kuota driver ojol di Kota Blitar bakal menunggu kebijakan dari Dishub provinsi Jawa Timur.

"Kuota nanti akan diatur oleh provinsi. Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan) tidak mengatur kuota, tapi diatur oleh masing-masing instansi terkait di provinsi," kata dia  ditemui BLITARTIMES di kantor Walikota Blitar, Kamis (28/03/2819).

Untuk itu, pihaknya sekarang akan mensosialisasikan persoalan itu kepada Dinas Perhubungan Pemprov Jatim. Setelah disosialisasikan, diharapkan segera mungkin kebijakan untuk kepastian batasan kuota driver ojol menjadi terang.

"Kita sosialisasikan dulu ke provinsi. Demikian juga Permenhub 12 tahun 2019 masih tahap sosialisasi. Jadi belum, semuanya masih tahap sosialisasi," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, kemarin Senin (25/03/2019), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Sayangnya, di dalam regulasi itu mengatur persoalan kuota driver ojol. Melainkan mengatur perihal tarif ojol, suspend, perlindungan keselamatan dan keamanan, dan hubungan kemitraan.

Saat dihubungi awak media di sela kunjungan kerjanya ke Kota Blitar, Sabtu (23/03/2019) kemarin, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Budi Setiadi menjelaskan di dalam Permenhub itu tidak mengatur kuota driver ojol. Kendati begitu, dia memastikan persoalan kepastian batasan kuota driver ojol akan diatur lebih lanjut dengan aplikator.(*)