Suasana saat sosialisasi dana kelurahan di Hotel Bromo Park Kota Probolinggo  (Agus Salam/Jatim TIMES)

Suasana saat sosialisasi dana kelurahan di Hotel Bromo Park Kota Probolinggo (Agus Salam/Jatim TIMES)


Pewarta

Agus Salam

Editor

A Yahya


Rencana pemerintah pusat menggelontorkan dananya ke setiap kelurahan, rupanya bukan sekedar wacana. Bukti keserisuannya, pada Selasa ((26/3) Bagian Pemerintahan Kota Probolinggo, mengelar Sosialisasi rencana pengucuran dana tersebut di Bromo Park Hotel.

Selain dihadiri perwakilan dari kepolisian dan kejaksaan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, juga menghadirkan para camat, lurah beserta perangkatnya. Tak ketinggalan, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) juga menghadiri.

Bagian pemerintahan juga menghadirkan Astuti Saleh, Kasi Wilayah 1 Subdit Kecamatan Direktoral Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan pada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai nara sumber. Sedang besaran dana yang akan dikucurkan sekitar Rp 350 juta.

Belum diketahui, kapan dana kelurahan akan digelontorkan. Faruk, Lurah Ketapang, Kecamatan Kademangan mengatakan, tak akan lama lagi. Sebab, pada sosialisasi yang diikutinya, pemerintah pusat sudah memberi isyarat."Ya, tinggal menunggu waktu saja. Karena tadi jelas, dana itu tidak akan dibatalkan. Tinggal menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnisnya,” tandasnya.

Mangingat, nara sumber menjelaskan kalau dana tersebut untuk pembangunan fisik, pemberdayaan dan untuk keperluan sosial juga tidak dipermasalahkan. Hanya saja, diutamakan pembangunan yang masuk dan tercatat dimusrembang (Musyawarah Pembangunan) “Aturannya seperti itu. Pembangunan skala prioritas,” tambahnya.

Lantas bagaimana terhadap pembangunan yang tidak masuk musremnang, tetapi menjadi usulan warga ? Faruk mengatakan , tidak masalah. Dana kelurahan tersebut bisa juga dipakai untuk pembangunan yang diusulkan warga diluar musrembang. “Kami diwajibkan membuat proposal dulu,” pungkasnya.

Sementara itu Astuti Saleh memberi gambaran soal dana tersebut. Menurutnya, ada persamaan dan perbedaan antara dana kelurahan dengan dana desa. Persamannya sama-sama bersumber dari APBN. Sedang perbedannya, dana desa dikelola oleh desa dan aparat yang notabenenya non PNS. Sementara dana kelurahan dikelola oleh Kelurahan yang pegawainya PNS.

Tentang juklak dan jukhnisnya kata Astutik sudah digodok dan dalam waktu dekat akan turun ke daerah. Isinya, soal gambaran umum tentang peruntukan dana Kelurahan. Meliputi, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, bisa juga untuk meningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat kelurahan. Disebutkan, untuk keperluan tersebut, pemerintah pusat telah menganggarkan dana melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 3 triliun. Dana itu akan dikucurkan ke 8.212 kelurahan yang ada di Indonesia.

Menurutnya, dana kelurahan nantinya menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 17/2018. Dari sekian jumlahnya, kelurahan di wilayah Kota Probolinggo sudah tercover dan berhak menerima dana tersebut. “Disini kan ada 29 kelurahan dan 5 Kecamatan. Kira-kira dananya Rp 10 miliar. Kami berharap dana ini untuk kegiatan prioritas. Yakni, infrastruktur,” tandasnya.

Disebutkan, setiap daerah tidak sama jumlah dana yang akan dikucurkan. Untuk pemerintah daerah (Pemda) berkatagori baik lanjut Astuti, dialokasikan dana Rp 352,9 juta setiap kelurahan. Bagi pemda yang berkatagori perlu ditingkatkan mendapat Rp 370,1 juta per kelurahan. “Sedang ketiga, pemda dengan kategori sangat perlu ditingkatkan, Rp384 juta per kelurahan,” pungkas Astuti.


End of content

No more pages to load