llmuwan Politik dan Dosen FISIP UB Wawan Sobari (paling kiri) (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)
llmuwan Politik dan Dosen FISIP UB Wawan Sobari (paling kiri) (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

Pemilu serentak eksekutif legislatif tahun ini bukan hanya sekadar melahirkan potensi kemajuan demokrasi, namun juga risiko demokrasi. Risiko demokrasi yang dihadapi dari pilkada serentak ini di antaranya ialah pemilih yang lebih fokus kepada pilpres.

Dikatakan llmuwan Politik dan Dosen FISIP Universitas Brawijaya (UB) Wawan Sobari, pemilih jauh lebih kenal dengan calon-calon presiden dibanding dengan calon anggota legislatif.

"Di satu sisi bisa saja mereka memilih calon presiden itu lebih serius dibanding memilih yang legislatif," ungkapnya dalam Simposium Guru Besar dan Doktor Bidang Sosial Politik Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di UB Hotel belum lama ini.

Lebih lanjut Wawan menjelaskan mengenai 3 tantangan terhadap ketahanan demokrasi. Pertama yakni tantangan yang sifatnya intrinsik. Menurut Wawan, tantangan ini berkaitan dengan berkurangnya jaminan kebebasan sipil.

Kemudian tantangan yang kedua ialah tantangan konstruktif. Di sini partisipasi semakin turun dan partisipasi juga hanya bersifat instrumen. "Partisipasi terus turun. Pileg mulai 1999 sampai 2014 itu trennya turun. Begitu juga Pilpres 2004 sampai 2014 itu trennya turun," jelasnya.

Tantangan yang ketiga adalah tantangan transformatif. Demokrasi ternyata belum menghadirkan kesejahteraan. Indikatornya, pasca demokrasi, terutama pasca pilkada, indeks pembangunan manusia perkembangannya terus turun. Padahal sebelum pilkada malah indeks pembangunan manusia percepatannya lebih tinggi.

"Artinya kenaikan angka indeks pembangunan Indonesia lebih tinggi sebelum pilkada dibanding setelah pilkada langsung," terang Wawan.

Nah saat ini, tantangan yang paling mengerikan adalah perilaku berdemokrasi yang belum matang. Contohnya seperti kritik yang seenaknya dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Lalu, polarisasi yang berlebihan atau keterbelahan secara politik yang dilakukan elit politik sampai masyarakat. Bahkan dijelaskan Wawan, menurut survey, sebanyak 56 persen orang mengaku terjadi keterbelahan di lingkungan mereka.

Lantas kalau sudah begini apa yang perlu dilakukan? "Kembali ke indentitas nasional kita. Pemilu itu siapapun yang menang kita ini tetap Indonesia yang menerima perbedaan. Kedua, kita harus ada revisi dengan demokrasi kita," ujar Wawan.

Menurutnya, ada banyak nilai demokrasi yang tidak sesuai dengan konteks demokrasi lokal atau konteks nilai-nilai budaya lokal. Contohnya, banyak praktik pilkades dan pilkada yang itu memunculkan calon boneka demi memenuhi UU yang mengharuskan minimal ada 2 paslon yang bertarung.