Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Politik

Ridwan Hisjam Sebut Indonesia Harus Kembali Pada Demokrasi Pancasila

Penulis : Pipit Anggraeni - Editor : A Yahya

23 - Mar - 2019, 18:27

Placeholder
Anggota DPR RI, Ridwan Hisjam (berdiri kenalan kemeja kuning) saat hadir dalam kegiatan Sambung Rasa dan Silaturahim Kebangsaan yang berlangsung di Kota Malang, Sabtu (23/3/2019) (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

Anggota DPR RI Ridwan Hisjam sebut Indonesia harus kembali pada Demokrasi Pancasila. Karena Reformasi yang terjadi saat ini ia nilai tak sepaham dengan nilai-nilai demokrasi yang ditancapkan oleh pendiri bangsa.

Politisi Golkar ini juga berpendapat jika perubahan yang terjadi dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini banyak dipengaruhi oleh budaya luar. Di mana saat terjadi reformasi pada pertengahan 1998 lalu, negara penguasa telah memasukkan sendi dan paham baru yang berlanjut hingga sekarang.

Para pendiri bangsa sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1946 dan sila ke empat Pancasila, lanjutnya, menyatakan jika demokrasi Indonesia harus berlandaskan pada musyawarah. Namun sekarang, musyawarah ia sebut sangat jarang dilakukan.

"Sekarang itu demokrasi dengan cara voting, bukan musyawarah. Selalu saja ada perdebatan yang menekankan ego. Itu sebabnya saya menyebut produk yang dihasilkan era demokrasi sekarang itu produk setan. Karena tidak ada musyawarah, tapi debat nggak selesai-selesai," katanya saat hadir dalam kegiatan Sambung Rasa dan Silaturahim Kebangsaan yang digelar di Kota Malang, Sabtu (23/3/2019).

Sebagai pelaku perubahan atau amandemen UUD 1945, Ridwan menjelaskan jika Reformasi dilakukan pada 1998 dengan berbagai pertimbangan. Di mana saat itu, paham dari luar negeri begitu kuat. Sehingga jika tidak dilakukan perubahan, maka dikhawatirkan terjadi konflik horizontal.

Lebih jauh pria kelahiran Surabaya ini menyampaikan, mundurnya Soeharto sebagai presiden saat itu juga menjadi salah satu akibat terjadinya perubahan. Selain itu, para anggota DPR RI yang masuk di kursi legislatif saat itu ia sebut tidak memiliki pemahaman betul tentang konsep dan nilai kebangsaan Indonesia.

"Saat itu terjadi euforia empat kali dan didikte negara kuat. Hasilnya yang masuk anggota dewan nggak ngerti apa-apa dan nggak paham kebangsaan. Mereka dijejali oleh paham dari luar dan inilah hasilnya," papar Ridwan.

Menurutnya, saat ini sudah saatnya Indonesia kembali pada Demokrasi Pancasila. Di mana setiap daerah memiliki perwakilan kuat yang dapat mengakomodir suara rakyat. Karena demokrasi di era reformasi ini ia nilai banyak memiliki kekurangan.

Diantaranya terjadinya praktik politik uang yang sering terjadi saat masa pemilihan umum seperti sekarang. Dengan mudah suara rakyat dibeli dengan nominal yang sangat kecil. Sehingga pendidikan politik kepada masyarakat dirasa tidak maksimal.

"Demokrasi dibeli seharga Rp 50 ribu, Rp 100 ribu, bahkan Rp 20 ribu yang bisa langsung dihabiskan. Padahal ini untuk menentukan pemimpin lima tahun ke depan," urai pria 61 tahun itu.

Demokrasi Pancasila menurutnya bukan tidak menghargai hak kedaulatan rakyat. Namun lebih pada menguatkan perwakilan rakyat di setiap daerah. Sehingga kualitas dari perwakilan rakyat lebih jelas dan tidak berebut seperti sekarang.

"Rakyat sendiri yang menunjuk perwakilan mereka. Kalau sekarang berebut, demokrasi dibeli murah," terangnya lagi.

Berbeda dengan Demokrasi Pancasila sebelumnya, menurutnya Demokrasi Pancasila yang dapat diterapkan sekarang adalah dengan memberi batasan pada masa jabatan, yaitu maksimal dua kali periode kepemimpinan. Karena jika semakin lama sesorang memimpin, maka akan muncul rasa otoriter.

"Dan kenapa dulu Pak Harto memimpin berkali-kali periode, karena dalam undang-undang hanya disebut boleh dipilih kembali, dan tidak ada batasan. Kalau sekarang sudah jelas, boleh dipilih kembali di satu periode berikutnya. Maka kita harus kembali pada roh Pancasila sebagaimana pendiri bangsa kita," pungkasnya. 

 


Topik

Politik malang berita-malang Ridwan-Hisjam Anggota-DPR-RI-Ridwan-Hisjam partai-golkar golkar



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Pipit Anggraeni

Editor

A Yahya