Gedung Hayam Wueuk yang akan dialihfungsikan menjadi Kantor Pelayanan Publik (Agus Salam/Jatim TIMES)

Gedung Hayam Wueuk yang akan dialihfungsikan menjadi Kantor Pelayanan Publik (Agus Salam/Jatim TIMES)


Pewarta

Agus Salam

Editor

Heryanto


Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Kamis (21/3) berkunjung ke Surabaya, tepatnya di kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan Ham Jawa Timur. 

Tujuannya, berkonsultasi soal rencana pendirian (UKK) Unit Kerja Keimigrasian.

Rencana tersebut diungkap ketua komisi 1 Abdul Azis, melalui selulernya. 

Dikatakan, jika nantinya UKK benar-benar berdisi, maka warga Kota dan Kabupaten serta kabupaten sekitarnya, tidak perlu jauh-jauh mengurus atau memperpanjang passport. Cukup datang ke UKK Kota Probolinggo.

Rencananya, unit baru tersebut ngantor bersama unit-unit lain di Mall Pelayanan Publik, padahal Mall yang dimaksud belum ada. 

Azis menegaskan, mall pelayanan public akan menempati gedung Hayam Wuruk, di jalan Basuki Rahmat. 

Bukan di Plaza Surabaya seperti kabar yang beredar. Mengingat, urusan Plaza akan dialihfungsikan menjadi mal pelayanan public, prosesnya panjang.

Jika menempati gedung Islamic center yang kini berubah nama menjadi Gedung Hayam Wuruk otu,  mal pelayanan public akan menempati gedung tersebut, Mei mendatang. 

Bahkan, wali kota sudah membentuk tim yang akan merumuskan segala sesuatunya. 

“Pak wali sudah membentuk tim kok. Ketuanya kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (BPMPTSA). Infonya Mei akan ditempati,” tandasnya.

Dengan ditempatinya gedung Hayam Wuruk yang didalamnya ada Unit Kerja Keimigrasian (UKK) lanjut Azis, warga kota sudah tirak perlu jauh-jauh jika hendak ke luar negeri atau memperpanjang passportnya. 

Tak hanya warga kota, kabupaten lain sidekitar kota, bisa mengurus hal yang sama di mall pelayanan public tersebut. 

“Enggak perlu ke Surabaya, Malang atau Jember lagi,” tambahnya.

Politisi PKB ini yakin, Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Pasuruan, akan mengurus keimigrasian ke Kota Probolinggo, meski di Jember dan Malang kantor perwakilan Imigrasi, ada. 

Alasannya, warga lebih memilih akses jalan yang cepat, ketimbang terdekat. 

“Dari Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso serta Pasuruan, ke sini. Karena ada jalan tol. Sampainya lebih dekat,” tambahnya.

Upaya untu merealisasikan UKK di kota, tidak hanya berhenti di Kanwil Jatim. 

Komisi 1 tanggal 28 Maret nanti, akan berkonsultasi ke Kementrian Hukum dan Ham di Jakarta. 

Kanwil Kementrian Hukum dan Ham Jawa Timur yang akan mendampingi. 

“Kami ke Jakarta bersama kanwil. Mengawal kami. Kanwil provinsi yang akan member masukan ke Kemenkum Ham Jakarta. Msebelum ke Jakarta kan kanwil Jatim sudah melakukan analisa dan potensi Kota Probolinggo,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Tutang Heru Aribowo, belum tahu kalau gedung Hayam Wuruk yang dikelola Dinasnya akan ditempati Mal Pelayanan public.

Meski demikian, ia tidak tahu menahu soal tersebut, mengingat pihaknya belum resmi mengelola gedung yang dimaksud. 

“Ya, bener, gedung itu dinas kami yang mengelola. Tapi belum ada penyerahan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Jadi kami tidak tahu,” katanya singkat. 

Terpisah, kepala DPPKA Imanto, sudah menyerahkan hak pengelolaannya gedung Hayam Wuruk ke BPMPTSA alias perizinan.

Karenanya, segalu urusan tentang gedung yang dimaksud di dinas untuk menghubungi dinas perizinan. 

“Gedung itu siudah kami serahkan ke perizinan. Kami tidak tahu apa mau ditempati mall pelayanan public atau tidak,” ujarnya singkat.


End of content

No more pages to load