Ruang kerja Darmawan serta Ratih yang kebetulan bersebelahan di lantai dua gedung DPRD Surabaya.

Ruang kerja Darmawan serta Ratih yang kebetulan bersebelahan di lantai dua gedung DPRD Surabaya.



Dua wakil ketua DPRD Surabaya memilih tidak ngantor, Selasa (19/3). Mereka adalah Darmawan dan Ratih Retnowati.

Keduanya diduga tidak ngantor lantaran namanya disebut dalam sidang kasus megakorupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin (18/3). 

"Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Surya Dwi Surya Dwi Sejati baik sendiri dan atau bersama-sama dengan Sugito, H Darmawan, Binti Rochma, Dini Rinjani, Ratih Retnowati, Saiful Aidy pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti bertempat di gedung DPRD Kota Surabaya telah melakukan perbuatan melawan hukum mengoordinasikan pelaksanaan dana hibah (jasmas) Pemkot Surabaya tahun 2016," kata jaksa penuntut umum M Fadhil dalam sidang perdana pembacaan dakwaan.

Fadhil menjelaskan dalam pelaksaan dana hibah tersebut bertentangan dengan peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Selain itu, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 

"Berdasarkan perhitungan hasil investigasi dalam rangka penghitungan keuangan negara, atas penyaluran dana hibah pada masyarakat Kota Surabaya tahun anggaran 2016. Berdasarkan audit BPK Nomor 64/LHP/XXI/09/2018 tertanggal 19 September 2018 sebesar Rp 4.991.271.830,61," lanjut Fadhil.

Perbuatan terdakwa Agus Setiawan Tjong telah dianggap bertentangan dengan Pasal 2 dan 3 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Untuk diketahui, Agus Setiawan Tjong ditahan Kejari Tanjung Perak pada Kamis (1/11/2018). Dia sementara masih menjadi tersangka tunggal terkait proyek pengadaan tenda, meja, kursi, dan sound system, gerobak dan tong sampah. 

Pengadaan jasmas tersebut berasal dari APBD Pemkot Surabaya di tahun 2016 lalu. Sehingga negara dirugikan sekitar Rp 5 miliar. Dari hasil audit BPK, ada selisih angka satuan barang.

Darmawan dan Ratih sendiri adalah dua dari tiga wakil ketua DPRD. Darmawan berasal dari Fraksi Partai Gerindra. Sementara Ratih dari Fraksi Partai Demokrat.

SurabayaTIMES sekitar pukul 14.00 mencoba mendatangi dua ruang kerja keduanya yang kebetulan bersebelahan. Namun, oleh petugas yang menjaga keduanya disebut sedang tidak ngantor. "Kalau kemarin ada," ujarnya.

Media ini kemudian coba melakukan konfirmasi ulang melalui telepon serta pesan singkat. Namun, nomor handphone keduanya ternyata tidak aktif.


End of content

No more pages to load