Kepala Desa Balearjo Riduan, tersangka kasus tindak pidana korupsi saat sesi rilis di halaman Polres Malang, Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

Kepala Desa Balearjo Riduan, tersangka kasus tindak pidana korupsi saat sesi rilis di halaman Polres Malang, Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)



Jajaran kepolisian Polres Malang kembali mengamankan oknum kepala desa (Kades), Rabu (13/3/2019). 

Riduan yang saat ini menjabat sebagai Kades Balearjo Kecamatan Pagelaran ini, harus berurusan dengan hukum setelah yang bersangkutan terbukti melakukan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Belakangan diketahui, pria kelahiran 1966 itu kedapatan “bermain” dengan pengelolaan ADD dan DD pada tahun 2015 - 2016 lalu. 

Berdasarkan barang bukti yang dihimpun polisi, pelaku kedapatan merugikan negara mencapai nominal lebih dari Rp 416,5. 

“Kami masih melakukan pengembangan termasuk menelusuri siapa saja yang terlibat kasus korupsi. Sementara masih kepala desa saja yang kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung.

Sebelum menahan kades yang bersangkutan, Polres Malang terlebih dulu sudah berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Malang. 

Hasil evaluasi dan monitoring, menunjukkan jika tersangka terbukti merugikan negara hingga ratusan juta.

Ujung menambahkan, jika permainan pengelolaan ADD dan DD yang dilakukan tersangka, bersumber dari pembangunan desa. 

Setelah didalami, terjadi kekurangan volume pembangunan. 

Dimana ada kerancuan penggunaan anggaran, yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

“Petugas menemukan bukti jika uang ADD dan DD sempat digunakan untuk kepentingan serta keperluan lain yang tidak dicantumkan dalam RAB,” imbuh perwira polisi dengan pangkat dua melati dibahu ini.

Tidak hanya pengelolaan ADD dan DD saja, yang tidak sesuai dengan RAB. 

Dugaan korupsi yang dilakukan pria yang kini berusia 53 tahun ini, juga semakin menguat, setelah petugas mendapatkan bukti baru jika pelaku kedapatan tidak menyetorkan biaya pajak dari DD dan ADD.

Parahnya lagi, hasil sewa tanah kas desa, juga tidak dimasukkan ke dana kas desa. 

“Semula kami mendapatkan laporan dari masyarakat, setelah kami lakukan penyelidikan hasilnya ternyata benar. Setelah bukti yang menguatkan kami dapatkan, tersangka seketika kami tahan,” sambung Ujung.

Berdasarkan data yang diperoleh MalangTIMES, rincian dana yang dikorupsi tersangka senilai Rp 416,5 juta ini, terbagi menjadi beberapa kategori.

Pertama, kesalahan penggunaan anggaran pada 2015 sebesar Rp 41,4 juta. 

Kemudian berlanjut pada kasus kesalahan penggunaan anggaran pada tahun 2016, yakni senilai Rp 192,8 juta.

Selanjutnya, sisa penggunaan anggaran tahun 2015 yang belum disetorkan ke kas desa sejumlah Rp 5,3 juta. 

Kemudian uang pembayaran pajak DD dan ADD tahun 2016 yang tidak disetorkan sebesar Rp 11,3 juta. 

Terakhir, penerimaan pendapatan asli desa (PAD) dari hasil pengelolaan tanah kas desa, yang tidak disetorkan ke kas desa senilai Rp 165,6 juta.

"Tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 dan 8 Undang-undang nomor 20 tahun 2001, atas perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancamannya 20 tahun kurungan penjara," tegas anggota polisi nomor satu di Kabupaten Malang ini.

Terpisah, Kades Balearjo Riduan membantah, jika hasil korupsi yang disangkakan kepadanya, digunakan untuk keperluan pribadinya. 

Pihaknya berkelit jika uang yang diperoleh selama ini, digunakan untuk kebutuhan warga Desa Balearjo.

“Uang itu digunakan untuk kegiatan warga, seperti agenda Agustusan, suroan, dan bersih desa. Tidak ada yang saya gunakan untuk keperluan pribadi,” ujar Riduan kepada wartawan.


End of content

No more pages to load