Kabid Pertambangan Dinas ESDM Jatim, Agung Subagyo (ber-kacamata) didampingi Camat Ngantru, Suyanto (foto: Joko Pramono/JatimTIMES)
Kabid Pertambangan Dinas ESDM Jatim, Agung Subagyo (ber-kacamata) didampingi Camat Ngantru, Suyanto (foto: Joko Pramono/JatimTIMES)

Pasca terbitnya UU nomor 23 tahun 2014 yang mengatur perizinan pertambangan daerah harus di Dinas ESDM provinsi, selama tahun 2015-2018 sudah ada 46 izin pertambangan di Tulungagung yang didaftarkan perizinanya. 

Dari jumlah itu sebagian besar ditolak pengajuan izin tambangnya. 
"30an (pengajuan izin tambang) yang harus kami kembalikan karena tidak bisa diproses," ujar Kabid Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jatim,  Agung Sunaryo.

Pengembalian lantaran dari kelengkapan awal yang tidak sesuai dengan tata ruang dan tata wilayah, dan setelah dilakukan pengecekan dengan data lokasi pertambangan yang dimohonkan izinnya ada tumpang tindih lokasi yang dimohonkan izinya. 

"Sesuai koordinat yang dimohonkan sudah ada izin terlebih dahulu di situ," urainya.

Sedang sisanya atau 16 permohonan izin bisa diproses untuk diterbitkan izin tambangnya.
Kebanyakan izin yang dimohonkan di Kabupaten Tulungagung berupa izin tambang tanah uruk, sirtu dan pasir.

Untuk penambangan pasir yang marak dilakukan di Tulungagung, di Sungai Berantas, Agung dengan tegas ungkapkan aktivitas itu ilegal. 

"Iya, di kali-kali ini kayaknya liar semua.

Wilayah Tulungagung sendiri ditetapkan oleh Menteri ESDM sebagai daerah yang kaya akan mineral logam. 

"Di wilayah Jatim bagian selatan (Tulungagung) merupakan daerah yang kaya akan mineral logam," imbuh Agung.

Disinggung masalah reklamasi pasca penambangan yang cenderung diabaikan oleh penambang, Agung jelaskan jika pada pengurusan izin tambang, penambang wajib setorkan dana jaminan reklamasi. 

Meskipun diakui dana jaminan reklamasi ini nilainya terlalu kecil jika dibandingkan kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. 
"Kalau dia tidak melakukan reklamasi maka sanksiya tidak bisa mencairkan jaminan reklamasi," ujarnya.