Widodo Saptono Johanes, Kepala BPKAD Pemkot Blitar.(Foto : Team BlitarTIMES)
Widodo Saptono Johanes, Kepala BPKAD Pemkot Blitar.(Foto : Team BlitarTIMES)

Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar tahun ini mematok capaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) senilai Rp 13,2 Miliyar.

Target capaian PBB P2 kali ini naik hingga 8,5% dibandingkan tahun 2018 lalu. Tahun lalu, capaian nilai PBB P2 sebesar Rp 12,5 Miliyar.

"Ini bukan semata-mata Pemerintah Kota Blitar menaikkan PBB P2, tapi karena hasil penyesuaian-penyesuaian validasi data di lapangan yang mengakibatkan naikknya target PBB P2," jelas Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Blitar, Widodo Saptono Yohanes, di ruang Sasana Adipraja Kantor Walikota Blitar, Senin (25/02/2019).

Widodo memaparkan beberapa objek validasi data di lapangan yang memiliki nilai pajak, seperti tanah atau lahan yang dahulunya kosong atau belum berfungsi, saat ini telah ada bangunan, objek data lapangan tersebut bisa bernilai pajak. Artinya, pemkot Blitar bisa memproses objek itu agar menghasilkan nilai pajak bagi pemkot Blitar.

"Selain itu, terkait zonasi yang dulu belum terzonasi bisa kita sesuaikan. Nanti masyarakat akhirnya bisa tahu, bisa mengecheck berapa besaran nilai aset pajaknya baik tanah atau bangunan," tukasnya.

Tahun 2019 ini, kata Widodo, jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) sebanyak 49.396. SPPT tersebut akan segera dibagikan ke masyarakat, supaya langsung bisa diterima oleh masyarakat, dengan maksud mereka akan segera mengetahui berapa jumlah atau nilai aset yang menjadi kewajiban pajakanya kepada pemerintah.

"Karena banyak kepentingan masyarakat untuk mengetahui berapa nilai asetnya. Ada untuk jual beli, atau untuk keperluan ekonomi lainnya kan dasarnya harus ada SPPT nya," ulasnya.

Widodo menyebut, mulai hari ini, Senin (25/02/2019) kegiatan pemungutan pajak sudah bisa dimulai. Widodo optimis, dengan memastikan setiap wajib pajak menerima SPPT untuk memastikan ketentuan pajak di SPPT sesuai dengan objek atau aset yang dimiliki wajib pajak, dipastikan target capaian PBB P2 Pemkot Blitar tahun ini bisa tercapai.

Jika wajib pajak menemukan ketidaksesuaian antara ketentuan SPPT terhadap dengan nilai aset milik wajib pajak, masyarakat diimbau untuk segera melaporkan dan mengurus soal itu ke BPKAD.

"Supaya nanti dicheck lagi sehingga ketentuan di SPPT dengan aset yang dimiliki sesuai," pungkasnya.(*)