Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kemeja lengan panjang) dalam AHL untuk penguatan komitmen tuntas sanitasi 2020. (DPKPCK for MalangTIMES)

Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kemeja lengan panjang) dalam AHL untuk penguatan komitmen tuntas sanitasi 2020. (DPKPCK for MalangTIMES)



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus menguatkan komitmen politis dalam pengurangan sampai penuntasan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) serta pengelolaan air limbah domestik di wilayahnya.

Sebagai bagian penting dalam Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan dalam persoalan sanitasi tersebut.  

Tercatat, Pemkab Malang  masuk sebagai 10 nominator dalam ajang sanitasi menuju penyelesaian universal access tahun 2019 dari 483 kabupaten/kota se-Indonesia. Kabupaten Malang juga berhasil berada di urutan atau peringkat 4 Top 10 SSA (Smart Sanitation Award ) tahun 2018 serta memboyong piala SSA 2018 dengan kategori pengelolaan sampah dan penyehatan lingkungan sebagai parameter penilaian yang diterapkan oleh AKKOPSI.

Raihan positif tersebut kini diperkuat dengan komitmen Pemkab Malang melalui  Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang salam pengurangan dan penuntasan BABS dan limbah domestik yang merupakan target pembangunan berkelanjutan pemerintah pusat.

Dalam acara Advocacy Horizontal Learning (AHL) yang digelar di Makassar oleh AKKOPSI, World Bank dan UNICEF, Pemkab Malang kembali hadir dalam menguatkan komitmen politis, desiminasi pengalaman baik dalam BABS, serta bersama kabupaten/kota lain se-Indonesia melakukan perumusan rencana tindak lanjutnya.

Acara AHL yang diikuti pemkab Malang melalui DPKPCK sebagai komitmen dalam sanitasi (DPKPCK for MalangTIMES)

"Benar kami mewakili Bupati Malang (Rendra Kresna) sebagai ketua I AKKOPSI dalam acara AHL. Ini sebagai bentuk komitmen kita dalam mengurangi dan menuntaskan BABS," kata Wahyu Hidayat, kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Selasa (12/02/2019).

BABS merupakan persoalan klasik yang terjadi di berbagai daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Malang yang sejak tahun 2016 lalu menggenjot adanya pengurangan perilaku tidak sehat tersebut.

Walau data pengelolaan sanitasi sampai tahun 2018 terbilang moncer, yakni sampai di angka 90 persen,  persoalan BABS memang masih jadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Malang. "Kami berupaya keras bersama dinas terkait dalam penuntasan BABS. Target kami sama seperti tahun lalu, bahwa di tahun 2019 ini sudah 0 BABS," ujar doktor ilmu sosial tersebut kepada MalangTIMES.