Kiri : Wabup Malang Sanusi bersama Sekda Kabupaten Malang dalam sebuah acara (dok MalangTIMES)

Kiri : Wabup Malang Sanusi bersama Sekda Kabupaten Malang dalam sebuah acara (dok MalangTIMES)



Sejak akhir tahun 2018 lalu sampai saat ini, cukup banyak pernyataan Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Malang. Khususnya mengenai janji berbagai bantuan yang bersumber dari anggaran daerah atau APBD Kabupaten Malang tahun 2019.

Salah satunya adalah mengenai bantuan anggaran di sektor pendidikan. Baik mengenai bantuan rehabilitasi atau bangun gedung sekolah dengan menegaskan tidak boleh ada pungutan dari pihak sekolah kepada wali murid untuk pembangunan. Uang prestasi puluhan juta bagi siswa berprestasi sampai pada janji merealisasikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau Bosda.

Berbagai janji yang disampaikan pada masyarakat tersebut, tentunya akan terus ditunggu masyarakat. Khususnya di kalangan dunia pendidikan yang selama ini masih tertatih-tatih untuk mencukupi operasional sekolahnya.

Bahkan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari anggaran pusat, sampai saat ini belum bisa mencukupi standar minimal operasional di sekolah. Seperti yang disampaikan oleh M Hidayat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu.

Bosda menjadi salah satu penguat sebagai anggaran yang mendampingi Bos yang tentunya terbatas dari pemerintah pusat. Tapi, apa lacur apabila kondisi keuangan daerah dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) juga belum mampu untuk memenuhinya.

Lepas dari itu semua, Sanusi terlihat abai dengan kondisi kebijakan keuangan yang ada di Kabupaten Malang. Secara jor-joran, dirinya menyampaikan angin surga kepada masyarakat. Satu sisi tentunya, menggembirakan dan menjadi awal dalam upaya penguatan dunia pendidikan. Di sisi lainnya menjadi bumerang bagi Sanusi saat semua janji tersebut tidak bisa direalisasikan sesuai harapannya tersebut.

"Untuk Bosda sudah kita bicarakan untuk direalisasikan di tahun ini," kata Sanusi, beberapa waktu lalu dalam kunjungannya ke MAN Gondanglegi.

Anggaran Bosda yang disampaikan Sanusi tersebut senilai Rp 90 miliar yang nantinya diperuntukkan untuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Dimana setiap siswa mendapat bantuan Rp 300 ribu per tahunnya.

Dari data referensi pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah SD di Kabupaten Malang, baik negeri maupun swasta mencapai 1.478. Sedangkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebanyak 1.100 di tahun 2018. Dengan jumlah siswa mencapai 183 ribu orang. 

Sedangkan untuk MI Kabupaten Malang di tahun 2017 mencapai 337 unit. Dengan siswa mencapai  55.721 orang yang tersebar di 33 kecamatan. Jadi jumlah total SD dan MI di Kabupaten Malang sebanyak 1.817. Dengan jumlah siswa 238.721 orang. Sehingga total Bosda bila bisa terealisasikan di tahun 2019 sesuai keinginan Sanusi akan menyerap anggaran daerah Rp 71,61 miliar. Bukan senilai seperti yang disampaikan Sanusi Rp 90 miliar.

"Bosda 90 miliar rupiah alokasinya untuk bantuan siswa sebesar Rp 300 ribu per tahun," ujarnya.

Lepas dari perhitungan kasar anggaran Bosda yang katanya akan dapat direalisasikan dalam perubahan APBD 2019 mendatang. Pertanyaan kritisnya adalah apakah anggaran daerah Kabupaten Malang mampu untuk merealisasikannya.

Hal ini disampaikan oleh salah satu penggiat pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam salah satu sayap organisasi keagamaan di Kabupaten Malang. Dirinya, yang meminta untuk tidak disebut namanya, karena persoalan etis dan beban kultural keorganisasian, menyatakan berbagai pernyataan yang dibaca masyarakat sebagai sebuah janji tersebut bisa jadi bumerang bagi Wabup Malang itu sendiri.

"Kita sama-sama tahu belanja pendidikan masih didominasi belanja tidak langsung. Tahun 2018 dari total belanja 1,27 triliun rupiah, untuk belanja pegawai saja mencapai 1,03 triliun. Sisanya untuk belanja langsung masyarakat," ujarnya.

Apabila ada penambahan belanja langsung seperti Bosda dengan nilai Rp 90 triliun, lanjutnya, maka diasumsikan ada kenaikan PAD tahun 2019. "Padahal kenaikan PAD tahun ini juga tidak terlalu besar. Saya belum mengetahui berapanya, tapi kita lihat setiap tahun kalau naik juga tidak langsung melejit tinggi," imbuhnya.

Atau, akan ada pengurangan-pengurangan atau pemotongan anggaran lainnya di tingkat OPD. "Ini juga sesuai dengan yang disampaikan Pak Sanusi bahwa dirinya siap menyetop atau membatalkan rencana kegiatan anggaran yang tidak tepat," lanjutnya.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa tugas Wabup tidaklah seperti para politisi yang sedang mencari suara pemenangan dalam pemilu. "Beliau kapasitasnya bukan lagi orang partai, seperti saat menjadi anggota DPRD bertahun lalu," ucapnya menyayangkan berbagai pernyataan Sanusi selama menjabat sebagai Plt Bupati Malang.

Pernyataan tersebut sebenarnya senada dengan berbagai penyampaian dari para kepala OPD Kabupaten Malang itu sendiri. Dimana setiap kali Sanusi memberikan pernyataan, kerap membuat para kepala OPD kebingungan untuk menjelaskan secara detail dan teknis penganggarannya. Pasalnya, keuangan dan kegiatan telah masuk dalam APBD Kabupaten Malang yang sampai saat ini, MalangTIMES belum bisa mendapatkan konfirmasi tentang penetapannya di tingkat daerah.

"Kita memang yang harus menjelaskannya walau tentu menjadi repot karena apa yang diharapkan pak Wabup di tahun ini tidak masuk dalam kegiatan dan anggaran. Ya, kita usahakan saja karena ini perintah. Lepas bisa realisasi atau tidaknya," terang salah satu pejabat OPD Kabupaten Malang saat mendampingi Sanusi di salah satu acara.

Ujung-ujungnya adalah setiap pernyataan Sanusi yang dibaca masyarakat sebagai sebuah janji, ditaruh di momen perubahan anggaran kegiatan (PAK). Walaupun, kembali belum ada kepastian bahwa dalam PAK berbagai janjinya bisa direalisasikan.

Hal ini juga akhirnya disampaikan Sanusi yang mengatakan, untuk keputusannya seperti apa tergantung dewan yang dibahas melalui tim anggaran Pemerintah Kabupaten Malang dengan Badan Anggaran DPRD.

Belum pasti Bosda tahun 2019 nanti bisa direalisasikan untuk SD dan MI, Sanusi telah merencanakan kelanjutannya di tahun 2020. Dirinya mengatakan, giliran Bosda untuk SMP dan MTs akan direncanakan dan direalisasikan tahun 2020 datang.


End of content

No more pages to load