Wakil Wali Kota Blitar, Santoso.(Foto : Team BlitarTIMES)

Wakil Wali Kota Blitar, Santoso.(Foto : Team BlitarTIMES)



Jaksa KPK mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya atas vonis penjara lima tahun terhadap Wali Kota Blitar non aktif Samanhudi Anwar.

Hari ini, Jumat (1/02/2019) menjadi hari penentuan keputusan dari pihak Samanhudi maupun KPK untuk mengajukan upaya hukum banding atau tidak, setelah menyatakan pikir-pikir usai sidang vonis Samanhudi pada 24 Januari lalu di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Jaksa KPK akhirnya menyatakan sikap hukum terkait kasus tersebut dengan mengajukan banding. Namun, pihak Samanhudi ternyata hingga kini belum menentukan sikap apakah akan mengikuti langkah KPK mengajukan upaya banding juga.

"Belum (informasi Samanhudi belum menyatakan Banding), yang jelas KPK banding, tapi Pak Samanhudi, kita masih menunggu perkembangan berikutnya, hasil dari saran penasehat hukumnya bagaimana kami (Pemkot Blitar) belum dapat informasi kalau beliau akan banding atau tidak," jelas Wakil Walikota Blitar, Santoso, saat dihubungi BLITARTIMES via sambungan telepon, Jumat (01/02/2019).

Santoso menjelaskan, realitas itu menegaskan kepemimpinan di Kota Blitar tetap dipegang oleh dia mewakili Samanhudi yang kini bakal memasuki babak baru untuk menentukan status hukumnya.

Selain itu, sambung Santoso, persoalan ini juga menjawab dinamika politik yang tengah berkembang untuk reformasi dan kaderisasi kepemimpinan di Kota Blitar. Santoso beralasan, pihaknya akan mengambil langkah strategis, perihal keberlangsungan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat, jika telah ada ketetapan hukum yang final dan mengikat (incraht van gewisdje / final and binding) terhadap Samanhudi Anwar.

"Saya tetap menunggu hasil incraht dari beliau. Jadi kita baru bisa mengambil tindakan kalau sudah ada itu. Kalau putusan tanggal 24 kemarin ternyata sudah incraht mungkin kami sudah melakukan sesuatu, tapi KPK juga banding, oleh karena itu kami menunggu hasil banding," lanjut dia.

Diinformasikan sebelumnya, pada hari Kamis, 24 Januari lalu, pengadilan Tipikor Surabaya memvonis pidana penjara lima tahun dan denda Rp 500 juta, subsider enam bulan kurungan kepada Samanhudi Anwar.

Dia divonis, setelah terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam fakta persidangan, telah menerima hadiah Rp 1,5 Miliyar dari Susilo Prabowo melalui Bambang Purnomo, dari nilai kontak Rp 23 Miliyar pembangunan SMPN 3 Kota Blitar.(*)


End of content

No more pages to load