Kepala Satpol PP Kota Malang Priyadi (kiri) saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Kepala Satpol PP Kota Malang Priyadi (kiri) saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)



Toko Modern Seenaknya Serobot Fasum  2

Penyerobotan lahan fasilitas umum (fasum) yang dilakukan Dirgantara Mart di wilayah Kecamatan Kedungkandang menjadi perhatian serius Satpol PP Kota Malang. 

Pasalnya, organisasi perangkat daerah (OPD) penegak perda itu menemukan sejumlah kejanggalan.

Hanya saja, petugas pamong praja belum melakukan tindakan tegas karena pemilik usaha berdalih sudah mengantongi izin usaha. 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama perusahaan CV Dirgantara Putra Perkasa tersebut telah ter-submit dalam sistem Online Single Submission (OSS) per tanggal 16 Januari 2019.

Kepala Satpol PP Kota Malang Priyadi mengungkapkan, pihaknya telah melakukan inspeksi ke lokasi Jalan Perumahan Dirgantara Permai Blok A6 yang dialihfungsikan menjadi lahan parkir oleh Dirgantara Mart. 

"Saya sendiri bersama tim ke sana, pemilik usaha mengaku sudah punya izin OSS," terang Priyadi.

"Setelah itu saya koordinasi dengan Dinas Perizinan, ternyata izin OSS yang ditunjukkan itu harus dikaji ulang. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan, dan juga kan masih ada persyaratan yang masih belum dipenuhi," tambahnya saat ditemui MalangTIMES di gedung DPRD Kota Malang.

Mantan Camat Blimbing itu menambahkan, dengan mengambangnya status perizinan ditambah fakta adanya penyerobotan lahan fasum, pihak Satpol PP akan melakukan pemanggilan terhadap pemilik usaha. 

"Jadi kami nanti 28 Januari ada rapat dengan pihak-pihak terkait, soal OSS itu. Agar kebijakan antar OPD itu tidak saling bertabrakan," tegasnya. 

Terlebih, kasus penggunaan jalan umum menjadi lahan parkir itu melibatkan sejumlah OPD terkait.

"Itu kan menyangkut dinas terkait, contohnya masalah fasum itu kan ranahnya Dinas Perkim. Terus kaitannya dengan parkir itu Dishub, masalah perizinan juga di Dinas Perizinan," urainya.

Priyadi pun mengaku meminta agar warga tidak hanya menyampaikan laporan keluhan ke Satpol PP saja. 

"Saya minta untuk juga melapor ke wali kota. Nanti ada disposisi, barangkali ke Sekda atau Asisten dan perlu mengumpulkan masing-masing OPD terkait," sebutnya.

Jika ada kejelasan soal perizinan, lanjut Priyadi, pihaknya siap bertindak. 

"Tentu kalau sudah ada pernyataan dari dinas terkait bahwa itu melanggar dan tidak legal, sebagai penegak perda kami akan bertindak. Tinggal menunggu instruksi wali kota," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, toko grosir sekelas swalayan Dirgantara Mart Grosir menduduki jalan umum Perumahan Dirgantara Permai. Jalan milik warga yang termasuk fasilitas umum (fasum) itu ditutup sepihak. 

Di atasnya, digunakan sebagai lahan parkir dan gudang. Tak ayal, hal itu menimbulkan kerugian bagi warga sekitar yang aksesnya terhalang.

Terkait OSS milik Dirgantara Mart yang dijadikan tameng saat ada tinjauan Satpol PP Kota Malang, simak keterangan dari pihak perizinan Kota Malang dalam laporan MalangTIMES selanjutnya. 

 

Tag's Berita

End of content

No more pages to load