Ilustrasi embung
Ilustrasi embung

Sulitnya proses pebebasan lahan untuk pembuatan embung, menjadi penghalang pembangunan embung di Kabupaten Tulungagung. 
Apalagi lahan yang digunakan milik Perhutani. Pembebasan lahan yang berbelit dan memakan waktu lama membuat pembangunan embung jadi terhalang. 
 

"Proses pengurusan izin pada menteri seperti Embung Nglurup makan waktu 1 tahun lebih," ujar Kabid Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Dinas Pengairan dan Pepera Kabupaten Tulungagung, Nurkodig, Jum'at (18/1/19).
 

Padahal kebutuhan embung di Tulungagung cukup banyak.  Usulan dari warga banyak masuk ke pihaknya untuk pembuatan embung.
"Rata-rata usulan pembangunan embung dari masyarakat," tuturnya lebih lanjut. 
 

Usulan pembangunan embung biasanya diusulkan di musyawarah tingkat desa, lalu dibawa ke musyawarah pengembangan di tingkat kabupaten.
Untuk tahun 2019 ini, pihaknya tidak melakukan pembangunan embung. Pembangunan embung baru akan dilakukan pada tahun 2020 mendatang.
Tidak adanya pembangunan embung tahun ini bukan disebabkan oleh sulitnya pembebasan lahan. 
 

"Tahun 2019 tidak ada pembangunan embung,  namun ada perencanaan pembangunan embung yang dilakukan oleh pihak balai besar," urai Nurkodig. 
Perencanaan pembangunan embung itu akan dilakukan pada 4 lokasi. Lokasi itu antara lain pembangunan embung di Kedungliri di Kecamatan Kalidawir, Embung Jengkol di Pagerwojo, Embung Nglurup dan Nglutung Kecamatan Sendang. 
 

Embung merupakan bangunan berbentuk cekung yang berfungsi untuk menampung kelebihan air pada saat terjadi hujan. 
Air yang ditampung tadi digunakan sebagai persediaan suatu desa saat musim kering tiba. Embung ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas air yang ada di sungai atau pun di danau.
 

"Fungsinya selain sebagai irigasi, juga sebagai air baku bagi masyarakat," tandas Nurkodig.