warga memasang baliho di dekat pintu masuk menuju area reklamasi
warga memasang baliho di dekat pintu masuk menuju area reklamasi

Aksi penolakan warga terhadap reklamasi pantai di Dusun Selogiri kembali terjadi Jumat (18/1/19) pagi. Puluhan warga melakukan aksi menolak perluasan reklamasi yang dilakukan PT Pasifik Masami Indonesia. Mereka memasang baliho penolakan di sekitar area yang akan dijadikan pelabuhan perikanan itu.

Aksi warga dimulai sekitar pukul 08.30 WIB. Puluhan warga berkumpul di depan masjid setempat. Selanjutnya warga membawa baliho besar menuju ke area reklamasi. 

Baliho itu kemudian dipasang tepat di samping pintu masuk menuju area reklamasi. Warga  membubuhkan tanda tangan pada baliho tersebut. Warga menilai perluasan reklamasi itu tidak belum berizin karena warga juga tidak pernah diajak bicara.

Menurut koordinator aksi Ustad Ahmad Zaini, reklamasi yang baru belum ada izinnya. Pihak perusahaan hanya minta izin melakukan pengurukan untuk menaikkan ponton 10 meter. Perjanjiannya  disaksikan kades Ketapang, camat dan pihak Dinas Lingkungan Hidup. “Ternyata ponton sudah naik kok tambah melebar. Kami bertanya izinnya sama siapa. Kami merasa dibohongi,” tegasnya.

Ustad Zaini membubuhkan tanda tangan pada baliho penolakan reklamasi

 

Dampak adanya reklamasi itu, sambung Zaini, banyak penyelam pinggiran yang tidak bisa lewat lagi setelah adanya reklamasi. Polusi debu pada saat proses pengurukan juga mengganggu warga. Karena itulah warga terus bergejolak untuk menolak.

 “Kami tidak mau mengungkit yang sudah ada. Katanya pakai tiang pancang ternyata direklamasi. Kami tidak mau kecolongan lagi,” tegasnya lagi.

Menurut Zaini, pihak perusahaan meminta persetujuan warga pada 2012. Namun proses pengurukan baru dilakukan pada 2013. Warga sudah pernah melakukan penolakan 2014. Warga yang terdampak cukup banyak. “Ada perahu warga yang rusak akibat terjangan ombak. Kalau tidak salah ada 4 perahu,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Camat Kalipuro Henry Suhartono menyatakan, persoalan ini sudah dirapatkan di pemda. Menurut dia, masalah ini merupakan kewenangan provinsi. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi sudah mengecek titik koordinat area reklamasi.

Pengacara PT. Pasifik Masami Indonesia menunjukkan gambar koordinat area reklamasi

 

Dia menambahkan, untuk kepastiannya masih menunggu dari Dirjen Perhubungan Laut. Kalaupun pihak perusahaan melanggar, kata Henry, pihak perusahaan sudah menyatakan siap memperbaiki atau mentaati aturan yang ditentukan pemerintah. “Pemda Banyuwangi sudah mengirim surat agar menindak lanjuti supaya lebih cepat karena terkait dengan masyarakat supaya cepet clear dan suasana tetap kondusif,” katanya.

Sementara itu, pihak PT. Pasifik Masami Indonesia melalui pengacaranya, Wahyudi, menyatakan, sebenarnya ini bukan persoalan tidak berizin atau perluasan. Pihaknya ingin meluruskan bahwa persoalan ini terjadi karena terjadi kesalahan input koordinat pada amdal.

Menurut dia, ada input data pada amdal yang memasukkan tanah hak yakni tanah darat yang berstatus SHM dimasukkan jadi objek reklamasi. Sehingga menurut Dinas Lingkungan Hidup luasnya sudah dua hektar dengan tanah daratnya. Padahal menurutnya, reklamasi itu bukan tanah darat tapi pantai. “Jadi, yang sudah direklamasi baru 9 ribu meter persegi,” jelasnya.

Wahyudi menegaskan, pada SK Menteri Perhubungan Nomor KP 713 Tahun 2016, luasan reklamasi yang diizinkan seluas 2 hektar. Sehingga kalau tanah darat tidak dimasukkan dalam koordinat reklamasi masih kurang sekitar 11 ribu meter persegi lagi. “Yang jadi soal titik koordinatnya, sehingga pelaksanaan di lapangan belum cukup 2 hektar,” pungkasnya.