Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq M.ML (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)
Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq M.ML (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)

Untuk menghindari terjadinya jual beli Surat Keterangan Asal Barang atau SKAB di wilayah tambang, maka Pemkab Lumajang merencanakan akan segera melakukan perubahan sistem penarikan pajak tambang, dimana penarikannya akan dilakukan di perbatasan keluar wilayah Kabupaten Lumajang.

Jika demikian maka penarikan pajak pasir ini kemungkinan akan dilakukan di perbatasan Lumajang dengan Prbolinggo disisi utara, dan perbatasan dengan Jember disis timur, dan diperbatasan Malang, untuk wilayah selatan Lumajang.

"Nanti rencana penarikan pajak tambang akan kita lakukan diperbatasan, sehingga tidak ada lagi SKAB yang beradar dikawasan tambang. Sedangkan untuk kebutuhan lokal masyarakat Lumajang sendiri, akan dibebaskan dari pajak," kata Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq ketika memimpin rapat bersama para pengusaha tambang di Lumajang, pada hari ini, Senin (7/1).

Keputusan Bupati ini memperoleh sambutan baik dari para pengusaha tambang di Lumajang, karena urusan SKAB tidak lagi menjadi tanggungjawab para pengusaha tambang, dan selanjutya akan dibayar oleh pembeli pasir, ketika membawa pasirnya keluar Lumajang.

Kendati demikian Bupati Lumajang belum memastikan, kapan penarikan pajak di perbatasan Lumajang akan mulai dilakukan. Dalam kesempatan bertemu dengan para penambang, Bupati hanya menyampaikan rencana itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Pendapatan Asli Daerah dari tambang pasir di Lumajang memang cukup besar. Selain dalam bentuk pajak yang dipungut oleh Pemkab Lumajang, juga ada retribusi pasir yang selama ini dipungut oleh pihak ke 3 yakni PT. Mutiara Halim.