Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kanan) saat acara Gema Desa (DPKPCK for MalangTIMES)
Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kanan) saat acara Gema Desa (DPKPCK for MalangTIMES)

Angka stunting di Kabupaten Malang yang tergolong tinggi dan menjadi prioritas di tahun 2019, disinyalir karena proses pembangunan sanitasi dan air bersih masih belum maksimal dilakukan.
Pernyataan tersebut secara langsung disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono beberapa waktu lalu. Didik menyampaikan, angka stunting di Kabupaten Malang 

salah satunya disebabkan faktor sanitasi dan air bersih.

Seperti diketahui, pembangunan sanitasi berada di wilayah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang. Sehingga, persoalan tersebut mendapat respon dari DPKPCK Kabupaten Malang.

Melalui Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, persoalan stunting dengan angka tinggi yaitu sekitar 20 persen, tidak hanya disebabkan proses pembangunan sanitasi yang tidak maksimal.
"Tapi lebih pada perencanaan penetapan 10 desa stunting yang agak terlambat. Hal ini membuat plotting anggaran melalui e-budgeting dan dana alokasi keuangan (DAK) telah berjalan sebelum 10 desa tersebut ditetapkan," kata Wahyu Hidayat kepada MalangTIMES, Senin (07/01/2019).

Kendala tersebut yang membuat pembangunan sanitasi terlihat belum maksimal di tahun 2018. Padahal, dengan angka capaian sekitar 80 persen penyelesaian pembangunan sanitasi di wilayah Kabupaten Malang, maka tersisa sekitar 20 persen yang belum tersentuh maksimal.

Wahyu juga menyampaikan, bahwa kasus stunting juga berhubungan dengan penyediaan air bersih. Sehingga antara sanitasi dan air bersih menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selain tentunya kesadaran hidup sehat di masyarakat itu sendiri.

"Jadi berbicara stunting adalah bicara lintas sektoral seperti yang disampaikan Bapak Wabup Malang. Di pihak kita setidaknya telah dilakukan secara bertahap dan terpadu. Baik pada peningkatan pemenuhan akses air bersih maupun sanitasi," urai Wahyu.

Seperti diketahui, dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, di tahun 2018 terdapat 10 desa dengan kasus stunting rawan. Yakni, Desa Wonorejo (Bantur), Desa Tambakrejo (Sumbermanjing Wetan), Desa Baturetno (Dampit), Desa Mulyoasri (Ampelgading), Desa Wonoayu (Wajak). Selanjutnya, Desa Purwosekar (Tajinan), Desa Pujon Kidul (Pujon), Desa Wiyurejo (Pujon), Desa Pait (Kasembon) serta Desa Brongkal (Pagelaran).

Data tersebut dari hasil operasi timbang bulan Februari 2018. Jumlah balita yang mengalami stunting sebanyak 30.323 dari total 154.188. Dengan rincian jumlah balita yang mengalami stunting kategori sangat pendek sebanyak 9.359 dan kategori pendek 20.964 balita. 

Disinggung mengenai anggaran di tahun 2019 untuk persoalan sanitasi dan air bersih, Wahyu mengatakan belum sampai dilakukan perhitungan tersebut. Karena pada dasarnya penurunan angka stunting merupakan hasil kerja banyak pihak dengan leading sector bidang kesehatan. 

"Sehingga tidak dapat dipilah demikian secara kuantitatif. Hanya bisa diperkirakan dari empiris angka anggaran terhadap capaian kinerja," ujarnya.

Bertolak dari sana, Wahyu menegaskan dalam menurunkan angka stunting di 10 desa tersebut perlu dilakukan secara komprehensif antar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Setidaknya pada DPKPCK telah dilakukan secara bertahap dan terpadu program penurunan stunting," pungkasnya.