M.Nuhan Eko Wahyudi, Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)

M.Nuhan Eko Wahyudi, Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)


Editor

A Yahya


Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) segera diajukan ke sidang paripurna DPRD Kota Blitar. Kepastian ini setelah Ranperda tersebut telah selesai proses fasilitasi Gubernur Jatim.

“Kita tinggal menyesuaikan hasil fasilitasi itu. Dan kemudian tinggal pengesahan saja melalui Paripurna menunggu jadwal dari Banmus,” ucap Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar, M.Nuhan Eko Wahyudi, Jumat (4/1/2019) kemarin.

Dikatakanya, Perda KTR tersebut nantinya akan mengatur mengenai tempat-tempat di Kota Blitar yang tidak boleh digunakan untuk merokok. Seperti rumah sakit, sekolah, perkantoran dan tempat-tempat umum. Konsekuensi dari adanya perda ini adalah pemerintah daerah harus menyediakan smoking area.

Nuhan menegaskan, DPRD Kota Blitar akan mengucurkan anggaran untuk smoking area. Guna memberikan ruang bagi para perokok agar tidak menganggu perokok pasif.

“Otomatis ketika ada larangan harus ada solusi. Kita akan siapkan smoking area di rumah sakit, kemudian di kantor-kantor dan lainnya. Agar tidak ada orang merokok secara sembunyi-sembunyi,” tandasnya.

Ke depan diharapkan adanya Perda KTR ini perokok aktif tidak menganggu masyarakat yang tidak merokok. Perda ini juga memberikan tindakan tegas bagi pelajar. Siswa sekolah yang ketahuan merokok akan diberikan sanksi.

“Silahkan merokok tapi di tempat yang telah disediakan. Perda tersebut juga mengatur sanksi-sanksi terhadap para pelanggar. Mulai dari sanksi ringan bersifat peringatan hingga sanksi pembayaran denda,” pungkasnya.(*)


End of content

No more pages to load