George Da Silva Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang, saat melakukan razia APK beberapa waktu lalu (foto: Nana/ MalangTIMES)
George Da Silva Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang, saat melakukan razia APK beberapa waktu lalu (foto: Nana/ MalangTIMES)

Berbagai pelanggaran pidana pemilu, kerap hanya mengisi dan meramaikan media saja. Atau hanya berkembang di berbagai ruang obrolan tanpa adanya penindakan. Hal ini pula yang terjadi dalam perhelatan Pemilu 2019 di Kabupaten Malang. 

Beberapa temuan pelanggaran pidana pemilu oleh masyarakat yang dilaporakan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang, ternyata bernasib baik dan sama dengan berbagai kasus pemilu lainnya. Hanya berhenti pada pelaporan dan temuan saja. Tapi, tidak ada penindakan atas pelanggaran pidana pemilu oleh para kontestan yang sedang beradu mendapatkan suara masyarakat ini.

Hal ini terlihat dari data Bawaslu Kabupaten Malang yang mencatat ada tiga pelanggaran pidana pemilu yang dilaporkan masyarakat serta ditindaklanjuti dengan investigasi. Tapi sampai saat ini masih tidak naik-naik atau ditindaklanjuti ke meja Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

“Benar ada tiga pelanggaran pidana pemilu dari investigasi kita. Semuanya telah memenuhi unsur pidana,” kata George Da Silva Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang, Jumat (04/01/2019).

Tiga pelanggaran pidana pemilu tersebut, dari data Bawaslu Kabupaten Malang melibatkan oknum Kepala Desa (kades) dan dua calon legislatif (caleg) DPR RI berinisial SC dan A.

George menjelaskan, tindakan pelanggaran pidana pemilu dalam tiga kasus tersebut menabrak Pasal 280 ayat 2 dan 3 huruf F, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ancaman pelanggaran pasal tersebut adalah pidana kurungan selama satu tahun dan denda Rp 12 juta.

“Tapi karena saksi pelapor tidak bersedia memberikan keterangan, tiga kasus tersebut belum bisa naik ke meja Gakumdu. Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memaksa seseorang saksi untuk memberikan keterangan sesuai fakta di lapangan,” urainya.

Persoalan di ranah saksi pelapor inilah yang menjadi batu sandungan Bawaslu saat pihaknya melakukan investigasi di tiga kasus tersebut. Dimana, secara fakta di lapangan, tiga orang tersebut telah terbukti dan memenuhi unsur pidana pemilu.

George menyampaikan, untuk kasus yang dilakukan oknum Kades adalah memerintahkan aparat desanya untuk memasang atribut salah satu partai politik (parpol). Dimana istri pelaku merupakan salah satu caleg melalui parpol tersebut. Padahal, lanjut George, kades harus netral karena ada regulasi yang mengatur tentang persoalan tersebut.

Sedangkan, untuk dua kasus yang melibatkan caleg DPR RI, terindikasi dalam kampanyenya melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). “Padahal, kita tahu bersama, bahwa ASN dalam Pemilu harus netral. Tiga kasus ini pun kita investigasi di lapangan dengan hasil ditemukan dugaan kuat adanya pelanggaran Pemilu,” pungkasnya.