Proyek gedung PLUT yang mangkrak.
Proyek gedung PLUT yang mangkrak.

Mendengar kata PLUT, warga Kota Pasuruan akan teringat dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Setiyono dan kroninya. Proyek gedung PLUT yang mangkrak ini seolah menjadi monumen pengingat karena dibangun di lahan lapang di jalur Pantura Surabaya-Probolinggo.

Bangunan gedung Pengembangan Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Dinas Koperasi ini sejatinya diperuntukkan bagi ruang pamer produk UMKM di Kota Pasuruan. Proyek ini tidak dapat terselesaikan tepat waktu, karena bos   CV Mahadhir, Muh Baqir, juga terjerat OTT KPK.

Imbas macetnya proyek senilai Rp 2,29 miliar tersebut, bangunan ini akan menjadi rumah hantu. Karena hingga satu tahun mendatang, gedung megah ini tidak bisa difungsikan selayaknya. Karena dalam APBD 2019, Pemkot Pasuruan tidak menganggarkan kelanjutan gedung yang mangkrak.

"Masih belum ada pembicaraan kelanjutan proyek PLUT itu. Pemkot tidak menganggarkan untuk tahun 2019," kata Wakil Wali (Wawali) Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo.

Menurut Wawali Teno, Pemkot Pasuruan telah memutus kontrak pengerjaan proyek PLUT yang sampai saat ini baru mencapai 74 persen. Pihak rekanan sudah membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan yang semestinya baru berakhir 28 Desember 2018.

“Pelaksana proyek sudah diputus kontrak dan hanya menerima pembayaran sesuai prestasi kerja. Pelaksana proyek akan dimasukkan dalam daftar blacklist,” tandasnya.