Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat menemui awak media di Kecamatan Bumiaji. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat menemui awak media di Kecamatan Bumiaji. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mendapat kucuran dana Rp 731,8 miliar dari pemerintah pusat pada 2019 mendatang. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menegaskan, pemerintah kota (pemkot) akan berfokus pada pengembangan di bidang pertanian, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta infrastruktur pendukung pariwisata.

"Fokusnya (penggunaan anggaran pusat) tetap tiga hal, pertanian pariwisata dan UMKM. Insha Allah, yang porsinya paling besar itu UMKM dan pertanian," ujar Dewanti saat ditemui di Kecamatan Bumiaji. Untuk diketahui, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan tahun anggaran (TA) 2019, pekan lalu. 

Dalam agenda tersebut, total dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke Kota Batu sebesar Rp 930,6 miliar. Rinciannya, DIPA yang diserahkan ke instansi khusus seperti TNI-Polri dan lembaga-lembaga pusat di daerah senilai Rp 198,7 miliar. Sementara, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Batu senilai Rp 731,8 miliar.

Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding anggaran yang turun pada 2018 ini. Berdasarkan data APBD Kota Batu TA 2018 dari rekapitulasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), total dana perimbangan dari pusat mencapai Rp 636 miliar. Dana perimbangan yang juga mencakup TKDD itu memiliki porsi 68 persen dari total pendapatan yang digunakan oleh Pemkot Batu. 

Dewanti mengungkapkan, pemilihan bidang pertanian dan UMKM sebagai fokus program pemerintahan bukan tanpa alasan. Pasalnya, bidang pariwisata yang menjadi andalan kota dingin itu telah dioptimalkan oleh pihak ketiga atau swasta. "Kalau pariwisata, terus terang yang bergerak itu swasta. Kami hanya menyediakan infrastrukturnya," terangnya. 

Sehingga, lanjut Dewanti, Pemkot Batu hanya perlu memaksimalkan fasilitas pendukung pariwisata. "Mana yang perlu diperbaiki maupun ditambah, baik penerangan atau penambahan lampu yang menjadi tanggung jawab pemkot. Tentang pariwisatanya itu pihak swasta dan pihak desa," tutur politisi PDI Perjuangan itu. 

Yang jadi perhatian Pemkot Batu, menurut Dewanti justru di bidang UMKM. Pihaknya berupaya melakukan pembinaan dan pengembangan dari hulu sampai hilir alias dari proses produksi hingga pemasaran. "Pemasaran akan kolaborasi dengan IT-nya (bidang informasi dan teknologi) Among Tani supaya UMKM itu bukan hanya jual offline tetapi juga online," paparnya.

Menurut Dewanti, selama ini tidak ada kendala yang berarti dalam pengembangan UMKM di Kota Batu. "Sebetulnya semuanya (UMKM) bisa dibilang running well (berjalan baik) yaa, tapi memang ada beberapa yang baru-baru itu masih belum mendapatkan pasar. Kalau yang lama itu dia sudah tahu pasarnya ke sini atau ke mana. Tapi yang baru itu masih belum. Itu nanti yang akan diprioritaskan untuk dibantu fasilitasnya," pungkasnya.