Ketua DPRD Tulungagung,  Supriyono (foto:  Joko Pramono/JatimTIMES)
Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono (foto: Joko Pramono/JatimTIMES)

Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyono menyayangkan belum terealisasinya alat absensi elektronik berupa finger print dan face print.  padahal pengadaan  alat itu sudah dianggarkan dalam APBD perubahan 2018.

Meski menyayangkan, Supriyono memaklumi tidak terealisasinya alat itu, lantaran waktu pengadaan yang terhitung mepet. 

"Karena APBD perubahan 2018 ada kemunduran,  alat tersebut hingga saat ini masih belum bisa terealisasi," ujar Supriyono. 
Mundurnya pengesahan APBD perubahan 2018, berdampak terhadap minimnya waktu tender untuk pengadaan alat itu.

Supriyono berharap pada tahun 2019, pengadaan alat ini bisa diselesaikan.

"Karena sudah diprogramkan sejak APBD perubahan 2018," harapnya. 

Sebelumnya, ASN di lingkup Pemkab Tulungagung terancam tidak akan mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja. 
Pasalnya alat absensi digital berupa finger print, pengadaan terhalang proses lelang. Halangan itu karena tidak ada penawar dalam pengadaan finger print. 

"Sudah ada lelang (finger print) tapi belum ada yang menawar," ujar Sekda Kabupaten Tulungagung, Indra Fauzi beberapa waktu lalu (19/12).
Lantaran tidak ada yang menawar maka pemkab melakukan lelang ulang, meski begitu hingga saat ini masih belum ada yang melakukan penawaran terhadap pengadaan fingerprint.

Untuk menyiasati belum adanya fingerprint, maka Pemkab Tulungagung mewajibkan setiap dinas mengirimkan absensi ASN setiap hari.

"Setiap jam tujuh masing-masing OPD mengirimkan daftar hadir ke BKD via e-mail," kata Indra Fauzi. 
Kondisi itu, kata Indra Fauzi akan terus dilakukan hingga pengadaan alat fingerprint sudah terealisasi.

"Saya tidak bisa memastikan tapi yang jelas kita sudah re-tender (penawaran ulang)," pungkas Indra Fauzi. 
Sementara itu Kepala BKD Tulungagung melalui Siti Baroroh Kepala Bidang Data dan Informasi Kepegawaian BKD mengungkapkan jika lelang finger print sebesar Rp 1,556 miliar. 

Sebenarnya sudah ada 2 yang melakukan penawaran, namun keduanya tidak memenuhi persyaratan.
Anggaran itu untuk 218 buah alat. Jumlah itu dirasa masih kurang, lantaran alat finger print akan dipasang hingga tingkat SD dan SMP. 

"Kita anggarkan dulu untuk yang mendesak,  untuk OPD dan UPTD," ujar Siti Baroroh.
Server finger print nantinya akan ditaruh di Dinas Kominfo. 

Untuk sementara, sebelum tersedianya alat finger  print, absensi dikirimkan via e-mail setiap jam 7 pagi.  
Pihaknya menyediakan 20 alamat e-mail untuk pengiriman absensi.