Roy Amran, Wakil Ketua DPRD saat membacakan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Probolinggo (Agus Salam/ JatimTIMES)

Roy Amran, Wakil Ketua DPRD saat membacakan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Probolinggo (Agus Salam/ JatimTIMES)



DPRD Kota Probolinggo meminta, agar pemkot mengevaluasi strategi program kegiatan yang berorientasi penanggulangan kemiskinan. Mengingat, angka kemiskinan di wilayahnya belum menggembirakan. Terbukti, selama 5 tahun kepemimpinan Hj Rukmini, angka kemiskinan hanya turun 0,71 persen.

Angka tersebut di bawah Jawa Timur dan Nasional yang rata-rata angka kemiskinan menurun 0,5 hingga 1 persen setiap tahun. Hal tersebut terungkap saat rapat paripurna istimewa, Rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Wali Kota Probolinggo, masa Bahkti 2014-2019, Kamis (20/12) di gedung utama Kantor DPRD setempat, pukul 09.30.

Rekomendasi yang dibacakan Roy Amran Wakil Ketua DPRD meminta, wali kota mempercepat penurunan jumlah kemiskinan. "Caranya, mengevaluasi ulang strategi program dan kegiatan yang orientasinya penanggulangan kemiskinan. Selain itu mencari cara atau strategi yang lebih efektif penurunan atau pengurangan jumlah kemiskinan. Agar kedepan angka kemiskinan berkurang,” tandasnya. 

Roy Amran juga menyebut, laju pertumbuhan ekonomi tahun pertama, kedua dan ketiga masa kepemimpinan Hj Rukmini cenderung stagnan. Di tahun 2017 dan 2016 pertumbuhan ekonomi 5,88 persen, sedang untuk 2015 hampir sama yakni, 5,86 persen. Sementara untuk inflasi empat tahun terakhir dari 2013-2017, hanya 2 persen. Inflasi naik dari 2 menjadi 3 persen di tahun 2017.

wali kota Hj Rukmin, paling kiri ketua DPRD dan 2 wakil saat sidan Paripurna Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ wali kota

Untuk realisasi pendapatan daerah (PAD) 4 tahun terakhir, 2014-2017 realisasinya melampaui target. Sementara realisasi belanja daerah dari 2014 -2017 cenderung rendah yakni di bawah 90 persen. Di 2017 sedikit ada peningkatan dari 3 tahun sebelumnya, yakni 88,6 persen. "Dampaknya, realisasi belanja 2017 yang tidak terserap Rp 112,5 miliar. Kalau 3 tahun sebelumnya, penyerapan APBD lebih besar,”tandas Roy Amran.

Ditambahkan Silpa tahun terakhir 2016-2017 menurun. Silpa menjadi besar karena beberapa kegiatan gagal dilaksanakan, akibat perencanaan yang kurang matang dan tidak akurat. Untuk itu kedepan, DPRD berharap endasikan agar kebijakan keuangan daerah mampu meningkatkan serapan anggaran, perbaikan perencanaan.

Tentang kinerja pendapatan daerah di 2014 sebesar 11,1 persen hingga 27,9 persen. Untuk tahun berikutnya yakni, 2015 tumbuh 1,5 persen,  2016 pendapatan daerah naik 3,0 perssen dan 2017 meningkat 2,8 persen. "Kalau inflasi terendah1,53 dan tertinggi 6,79 persen, maka pertumbuhan pendapatan daerah belum berkwalitas. Artinya pertumbuhan pendapatan daerah tergerus inflasi. Jadi inflasi harus terus ditekan agar tidak meningkat," tambahnya.

Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) lanjut Roy, cukup membanggakan. Di tahun 2015 PAD pertumbuhannya relatif progresif yakni di atas 10 persen. Bahkan 2 tahun terakhir yaitu, 2016 dan 2017 peningkatannya antara 19 sampai dengan 20 persen. Kinerja PAD yang cukup membanggakan tersebut, DPRD meminta untuk dipertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan.

Selain itu, pemkot diminta untuk mengubah cara konvensional dalam meningkatkan PAD ke cara lebih modern sesuai kemajian tekhnologi. Cara memanfaatkan tekhnnologi (Aplikasi) diperlukan, untuk meminimalisir kebocoran PAD. Tak hanya itu, DPRD juga meminta pemkot melakukan terobosan kebijakan yang lebih kreatif . “Itu harus dilakukan, agar ke depan PAD kota bertambah. Untuk membangun kota, jangan hanya mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan provinsi,” pungkasnya.


End of content

No more pages to load