APK salah satu parpol yang dianggap melanggar erda oleh Bawaslu (foto : Joko Pramono/Jatimtimes)
APK salah satu parpol yang dianggap melanggar erda oleh Bawaslu (foto : Joko Pramono/Jatimtimes)

Sebentar lagi akan diadakan Pemulihan Umum (pemilu) Presiden dan Wakil presiden, serta pemilihan anggota legislatif. 

Calon anggota legislatif berlomba untuk menarik simpati warga dengan memasang gambar dirinya.

Namun apakah pemasangan itu sudah benar?.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung soroti pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dinilai menyalahi peraturan daerah (perda) dalam pemasanganya.

Pemasangan APK, sesuai perda Kabupaten Tulungagung nomer 49 tahun 2017, APK dilarang dipasang di fasilitas umum dan fasilitas sosial, sekolah, jembatan maupun dipaku di pohon.

Pelanggaran pemasangan APK cukup masive terjadi. hal itu terjadi di beberapa kecamatan di Kabupatan Tulungagung.

"Ada 112 titik pemasangan APK yang melanggar ketentuan tentang pemasangan reklame, dan itu tersebar di beberapa kecamatan," tutur anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Suyitno Arman.

Arman, panggilan akrabnya jelaskan APK itu berupa Baliho, spanduk, umbul-umbul dan juga billboard.

Untuk tindak lanjutnya, pihaknya sudah melaporkan hasil temuan itu ke Satpol pp.

"Sesuai ketentuan penegak Perda dan Perbup adalah Satpol pp,"tutur pria yang pernah jadi anggota KPU itu.

Selain itu pemasangan APK maupun bahan kampanye di angkutan umum seperti MPU dan Bus juga tidak diperbolehkan.

"Kalau itu plat kuning maka tidak boleh." ujarnya.

Namun untuk kendaraan pribadi boleh di branding, asalkan tidak mencantumkan nomer partai maupun nomer caleg.

"Syaratnya harus tanpa nomer, kalau foto saja boleh," pangkas Suyitno Arman.

Sementara itu pihak Satpol PP Tulungagung  melalui Kasi Publikasi dan Informasi Publiknya, Artista Nindya Putra membenarkan telah menerima  surat dari Bawaslu Kabupaten Tulungagung  terkait APK yang mengalahi Perda  dalam Pemasanganya.  

Pihaknya sudah mengirimkan foto-foto lokasi pemasangn APK yang beradalah dan mengirimkanya  ada partai terkait agar diturunkan secepatnya. 

"Sudah kita informasikan ke Parpol terkait untuk segera menurunkan APK (yang menyalahi Perda), "ujar pria yang akrab disapa Putra itu.