Pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Lumajang. (Foto: Pawitra/JatimTIMES)
Pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Lumajang. (Foto: Pawitra/JatimTIMES)

Kejaksaan Negeri Lumajang memusnahkan sejumlah barang bukti dari perkara tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). Kegiatan tersebut dilaksanakan Kamis pagi (22/11/2018) pukul 10.00 WIB di halaman Kejari Lumajang, Jln Gatot Subroto.

Barang bukti yang dimusnakan mulai dari obat-obatan terlarang, senjata tajam hingga pakaian dan sejumlah handphone. Pemusnahan barang bukti ini sendiri merupakan aganda pemusnahan pada semester 2 tahun 2018.

Acara dibuka dengan sambutan dari kepala seksi tindak pidana umum (kasi pidum) mewakili kepala Kejari Lumajang yang tidak bisa menghadiri kegiatan karena urusan dinas di Surabaya. Sejumlah unsur dari Pengadilan Negeri, Dinas Kesehatan dan BNN Kabupaten Lumajang turut hadir dalam acara ini, termasuk Kapolres Lumajang AKBP Dr Muhammad Arsal Sahban SH SIK MM MH.

"Memang ada peningkatan barang bukti dari perkara obat-obatan terlarang pada semester ini. Jika sebelumnya hanya belasan kasus, sekarang ada 20 perkara pelanggaran UU Kesehatan. Yakni obat-obatan terlarang yang barang buktinya kami musnahkan," ungkap Sendhy Pradana, kasi barang bukti Kejaksaan Negeri Lumajang.

"Selain itu, dimusnahkan barang bukti dari 10 perkara pelanggaran UU Darurat berupa senjata tajam dan 1 perkara bahan peledak berbentuk mercon. Ada juga barang bukti dari 12 perkara kasus narkoba dan 18 perkara lain yang ikut dimusnahkan," tambahnya.

Sementara itu, terkait maraknya kasus penyalahgunaan narkoba, kapolres Lumajang menegaskan pihaknya selalu menginstruksikan kepada jajaran reskoba  untuk serius menangani kasus narkoba di wilayah Kabupaten Lumajang.

"Dari identifikasi, juga ada sejumlah kasus pelanggaran UU Kesehatan berupa kasus penyalahgunaan obat-obatan yang legal, namun dikonsumsi secara tidak wajar sehingga menimbulkan efek pada pemakai seperti menggunakan narkoba," ungkap kapolres.

Untuk kasus seperti ini, Polres Lumajang tidak bisa melarang penjualan obat tersebut. Yang bisa dilakukan adalah mengadakan sosialisasi di masyarakat, termasuk bekerja sama dengan BNN dan Dinas Kesehatan untuk mengontrol penyebaran obat-obatan yang sering disalahgunakan tersebut.

Sementara itu, terkait polemik tambang pasir di Pasirian Lumajang tentang keluhan warga yang jalannya dilalui truk pengangkut pasir, kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan berada di tengah-tengah masyarakat dan mencari solusi terbaik.

"Siang ini juga kami juga akan ke Pasirian untuk berkomunikasi dengan warga. Bagaimanapun konflik pasir ini bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi masyarakat terganggu dengan truk-truk pengangkut pasir. Di sisi lain tambang pasir juga dirasakan manfaatnya sebagai mata pencaharian. Intinya kami akan berdiri di tengah-tengah masyarakat," tandasnya. (*)