Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Kusnadi (Pipit anggraeni/MalangTIMES).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Kusnadi (Pipit anggraeni/MalangTIMES).

Pemerintah Kota Malang berencana membangun badan layanan umum daerah (BLUD) parkir untuk memaksimalkan potensi yang ada. Rencananya, wacana tersebut akan direalisaikan tahun depan seandainya memang tidak ditemui kendala yang berarti.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Kusnadi mengatakan, setelah melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Malang dan stakeholder terkait, wacana tersebut langsung dimatangkan. Sebab, dia menilai potensi yang ada dapat lebih dimaksimalkan seandainya dikelola oleh unit pelaksana tugas (UPT) yang memang dikonsentrasikan pada satu bidang, yaitu lahan parkir.

"Dan Dishub bisa lebih konsentrasi untuk mengatur lalu lintas, terutama kemacetan," katanya kepada wartawan, Senin (5/12/2018).

Menurut Kusnadi,  langkah tersebut diambil bukan karena Dishub merasa kewalahan saat harus menata lahan perparkiran. Namun memang lebih untuk mengonsentrasikan potensi yang ada pada satu titik dan tidak bercabang. 

Selain itu, saat ini tengah digodok peraturan daerah lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) yang akan menambah konsentrasi baru Dishub. "Rencananya memang sudah dipastikan untuk direalisaikan tahun depan," tambahnya.

Lebih jauh Kusnadi  menyampaikan jika saat ini total ada 553 lahan parkir dan sekitar dua ribu juru parkir (jukir) yang menjadi tanggung jawab Dishub Kota Malang. Dengan adanya wacana BLUD, pria berkumis tipis itu pun optimistis jumlah lahan parkir nantinya dapat terus bertambah.

"Kota Malang terus berkembang. Pasti nanti akan ada penambahan titik. Sehingga memang perlu ada pengelolaan baru," imbuhnya.

Kusnadi menyebut, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang dari sektor parkir nantinya dapat melebihi dari target yang ditetapkan saat ini, yaitu 7,5 miliar dalam APBD-P 2018. Naik sekitar Rp 400 juta dari target awal Rp 7,1 miliar. Dengan catatan, pemanfaatan lahan parkir dilakukan secara maksimal, salah satunya melalui BLUD.

Dia juga menjelaskan jika nasib jukir nantinya akan tetap dipertahankan melalui aturan baru yang pastinya dikemas beriringan dengan pembentukan BLUD. Artinya, bukan pengelolaan lahan parkir dan besaran dana saja, melainkan juga tanggungjawab pada para jukir yang selama ini sudah bekerja di beberapa titik.

"Sementara untuk titik yang ilegal, sudah pasti akan kami beri tindakan tegas. Terakhir ada satu yang nakal di daerah Pasar Besar sesuai hasil sidak Komisi C DPRD Kota Malang," pungkasnya. (*)