Kepala Disnakertrans Wahono (Berpakaian coklat berkacamata, mendampingi Ketua Komisi 3 DPRD Agus Riyanto saat sidak perusahaan garment beberapa waktu lalu (Agus Salam/Jatim TIMES)
Kepala Disnakertrans Wahono (Berpakaian coklat berkacamata, mendampingi Ketua Komisi 3 DPRD Agus Riyanto saat sidak perusahaan garment beberapa waktu lalu (Agus Salam/Jatim TIMES)

Kepala Disnaker Kota Malang Wahono Afirin membenarkan jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan komisi 3. 

Menurutnya, apa yang menjadi saran dewan, sudah dilaksanakan. Termasuk hasil pertemuan tripartit sudah dilayangkan ke dewan.

 “Saran komisi sudah kami laksanakan. Bahkan PT SKI sudah membentuk LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial). Uang denda dikelola LKS, bukan masuk ke koprasi lagi,” tandasnya.

Hal senada juga diungkap  Ketua Konfederasi SPSI Kota Probolinggo, Faisol. 

Menurutnya, t ada 14 poin karyawan dikenai uang denda. 

Di antaranya, karyawan yang berjulana di areal perusahaan. Kartu parkir dan kartu karyawan serta kartu absensi hilang, tidak memakai seragam dan masker saat bekerja, istirahat di dalam pabrik atau di tempat kerja, termasuk merokok dan membawa HP. 

Kunci loker hilang atau tertinggal, datang terlambat serta masuk dan pulang kerja tidak absen. 

Terpisah Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, AKP Nanang Fendi Dwi Susanto mengaku telah memeriksa 8 karyawan yang melaporkan perusahaannya. 

Sebagai tindaklanjut dari laporan tersebut, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan disnakertrans. Langkah selanjutnya, memanggil manajemen PT SKI. 

“Saya sudah perintahkan kanit riksa I memanggil menegemen PT SKI. Minggu depan mereka akan dipanggil untuk didengar keterangannya,” ujarnya singkat.