Posisi tower yang didirikan di tengah pemukiman dan menuai kecaman dari warga Desa Sananrejo, Kecamatan Turen. (Foto : Ashaq Lupito/MalangTIMES)
Posisi tower yang didirikan di tengah pemukiman dan menuai kecaman dari warga Desa Sananrejo, Kecamatan Turen. (Foto : Ashaq Lupito/MalangTIMES)

Beberapa tahun belakangan ini, warga Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, mulai terusik akan keberadaan tower yang dibangun salah satu provider. Kerangka besi yang memiliki ketinggian mencapai 70 meter itu dianggap bisa membahayakan hajat hidup warga yang tinggal di bawah tower. Puncaknya, akhir 2017 lalu, masyarakat mulai menyampaikan aspirasi mereka melalui perangkat desa setempat.

Kepala Desa Sananrejo Erna Yustining menjelaskan kilas balik awal mula kegaduhan yang terjadi di desa yang dia pimpin. Tepatnya pada 13 Desember 2017 lalu, beberapa orang yang mengatas namakan perwakilan warga mengunjunginya terkait keluhan adanya tower yang sudah berdiri sejak 2008 itu. “Mereka (warga) mengaku keberatan karena mengancam keselamatan jiwa. Sedangkan selama ini kompensasi yang diberikan tidak sesuai serta tidak ada asuransi jiwa,” kata Erna kepada MalangTIMES, Senin (29/10/2018).

Perempuan berparas menawan ini menambahkan, jika selama ini pihaknya tidak tahu-menahu terkait pembangunan tower. Dia berdalih jika hal itu merupakan kebijakan kepala desa periode sebelum dia menjabat.

“Warga ngotot ingin saya yang mengajukan gugatan ke Pemerintah Kabupaten Malang. Alasannya, saya terlibat dan memiliki arsip terkait perizinan pembangunan tower. Padahal tidak. Semua staf Desa Sananrejo sudah saya suruh untuk bongkar berkas dan tidak ada. Tapi warga tetap membantahnya,” imbuhnya.

Merespons kegaduhan itu, perempuan berhijab ini lantas membuat surat tembusan kepada Pemerintah Kabupaten Malang terkait gugatan warga desanya. Sebelumnya, Erna mengaku juga sudah melakukan pertemuan dengan beberapa warga terkait permasalahan tower tersebut. Akhirnya, pada 31 Januari lalu, beberapa dinas terkait bersedia merespons dan menginginkan mediasi dengan warga Desa Sananrejo.

“Sekitar 20 perwakilan dari provider Telkomsel, Dinas Perizinan, Satpol PP, Kominfo, Cipta Karya, muspika, serta beberapa perangkat desa menghadiri acara mediasi tersebut. Namun kenyataannya warga justru tidak hadir,” keluh Erna.

Sementara itu, Camat Turen Mumuk Hadi Martono juga turut berkomentar terkait kisruh tersebut. Selama ini, total sudah ada dua agenda mediasi antara instansi terkait serta pihak warga Desa Sananrejo. Namun, hingga proses mediasi terakhir pada siang tadi, belum juga teecapai mufakat. “Terpaksa pertemuan hari ini saya hentikan karena saya mengendus ada kepentingan terkait pemilihan kades 2019 mendatang,” tutup Mumuk saat ditemui wartawan. (*)