Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab Saat Diwawancarai. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab Saat Diwawancarai. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)


Pewarta

Adi Rosul

Editor

A Yahya


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jombang hingga hari ini, Selasa (23/10), belum memberikan laporan penggunaan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pemerintah Kabupaten Jombang meminta agar pertanggungjawaban penggunaan anggaran NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada 2018 segera diselesaikan dan dilaporkan.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mengungkapkan, pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Jombang melalui NPHD segera diberikan sebelum bulan November. Pasalnya, pihak Pemkab Jombang akan menggelar rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk 2019.

"Mestinya sebelum kita bahas anggaran ini, harus sudah selesai. Dan pembahasan anggaran, akhir november udah harus selesai. Yang jelas kita belum menerima laporan (penggunaan anggaran NPHD, red)," ungkap Bupati Jombang.

Selain itu, Mundjidah juga mengatakan bahwa sisa anggaran dari NPHD juga harus dikembalikan kepada kas daerah. "Teknisnya nanti ke Pak Sekda (Sekretaris Daerah). Yang jelas, begitu selesai harus dilaporkan. Kalau ada sisa, harus dikembalikan ke kas daerah," tandasnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang melalui Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Eka Suprasetya menandaskan, bahwa jumlah NPHD yang diterima Bawaslu sekitar Rp 8 miliar lebih.

"Ya sekitar Rp 8 miliar lebih. Saya meminta penggunaan penggunaan anggaran itu, berapa yang digunakan, berapa sisanya. Sesuai NPHD yang ditandatangani bersama Bupati," jelas Eka saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (23/10).

Selain itu, Eka juga menerangkan bahwa hanya Bawaslu yang belum melaporkan penggunaan anggaran NPHD. Sedangkan, KPU Kabupaten Jombang sudah memberikan laporannya kepada pihak Pemkab Jombang. "KPU kemarin sudah selesai semua, kan gak perlu lama- lama. Tinggal Bawaslu saja," pungkasnya.(*)


End of content

No more pages to load