Ilustrasi.(Foto : Tribunnews)
Ilustrasi.(Foto : Tribunnews)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Blitar memprediksi  musim kemarau masih akan berlangsung hingga November. Hal ini sesuai dengan informasi yang diterima BPBD dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Heru Irawan mengatakan, prediksi ini akan diikuti dengan kebijakan dropping air bersih. Pihaknya memastikan dropping air bersih ke wilayah terdampak kekeringan akan terus dilakukan hingga musim hujan tiba.

Sebagai informasi, di Kabupaten Blitar ada lima kecamatan yang  menjadi langganan  ancaman kekeringan.  Masing-masing Kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Binagun, dan Wates. Saat ini ada 19 desa di 5 kecamatan tersebut yang mengalami kekeringan.

"Saat ini masih terus dilakukan dropping air bersih. Dan dropping air ini tidak akan berhenti sampai turun hujan, melainkan akan dilakukan hingga sumber air di wilayah setempat kembali memancar. Biasanya memang begitu hujan turun sumber mata air tak langsung memancar," ucap Heru.

Sementara terkait anggaran pengadaan air bersih, Heru menjelaskan anggarannya bersifat fleksibel. Anggaran ini melekat dengan anggaran pengadaan lainnya sehingga saat terjadi kemarau berkepanjangan tetap ada anggaran untuk pengadaan air bersih. 

"Jadi, meskipun kemarau berkepanjangan, anggaran tetap ada untuk pengadaan air bersih. Dengan demikian, dampak kemarau panjang tidak sampai dirasakan hingga menyebabkan kekeringan parah," ujarnya.  

Ditegaskan, kemungkinan terburuk jika terjadi pembengkakan anggaran adalah dengan mengajukan anggaran ke provinsi. Dana dari provinsi ini sifatnya siap pakai sehingga bisa diajukan kapan saja. 

BPBD sendiri, sambung Heru, dapat mengajukan anggaran untuk solusi jangka panjang dampak kekeringan yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Blitar  ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, saat ini BPBD masih mengalami kendala personel yang akan mengelola. 

"Dalam pengajuan harus ada personel yang nantinya akan mengelola. Namu sejauh ini kami masih kekurangan personel sehingga solusi jangka panjang itu belum bisa dilakukan," ucapnya. (*)