Bambang (pakai kaus) saat wadul ke wabup dan Komisi IV DPRD Situbondo. (Foto Heru Hartanto / Situbondo TIMES)

Bambang (pakai kaus) saat wadul ke wabup dan Komisi IV DPRD Situbondo. (Foto Heru Hartanto / Situbondo TIMES)



Lantaran tidak bisa membayar biaya persalinan Aisyah, istrinya, di RSUD Asembagus, Bambang Hariyanto (46), warga KP Cotek Sidodadi RT.002 RW.003, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, mengadu ke wakil bupati Situbondo dan Komisi IV DPRD Situbondo, Senin (8/10/2018).

Didampingi Kades Sumberwaru, Bambang  mengaku ke anggota DPRD Kabupaten Situbondo dan Wabup H Yoyok Mulyadi MSi  bahwa dirinya tidak mampu membayar biaya persalinan istrinya sekitar Rp 8 hingga 10 juta.

Pasangan Bambang dan Aisyah adalah keluarga miskin yang tercatat dalam data analisis kemiskinan partisipatif  (AKP) hampir miskin. Karena tercatat dalam AKP keluarga Bambang hampir miskin, maka keluarga tersebut tidak berhak mengajukan surat pernyataan miskin (SPM) di desanya. Sehingga istrinya yang melahirkan bayi kembar tersebut masih tertahan di RSUD Asembagus.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo Janur Sara Ananda menyayangkan peristiwa yang menimpa keluarga Bambang tersebut. Dia mengatakan harus ada kebijakan berkelanjutan. Sebab, pelayanan kesehatan untuk orang miskin harus diaplikasikan secara konkeit oleh pemerintah. .

"Perbup SPM harus dieveluasi kembali, karena banyak masyarakat miskin tercatat dalam AKP hampir miskin.  Oleh karena itu, Komisi IV akan meminta pemerintah mengevaluasi kembali Perbup tersebut, karena anggaran daerah kita mampu untuk meng-cover masyarakat yang tergolong hampir miskin," jelas Janur.

 

Sementara itu, Wabup Situbondo Yoyok Mulyadi mengatakan, pendataan AKP itu dilakukan oleh desa masing-masing dan berlaku selama 3 tahun. Dari data AKP itu, akan tercover dengan perbup untuk mengajukan SPM.  Jika kemudian warga yang betul-betul miskin tidak masuk dalam data AKP, itu merupakan kelalaian dari pihak desa.

"Sebelum menjadi data AKP, pihak desa harusnya memberikan data valid, bukan asal menyetor data. Dengan demikian, berdampak pada warga yang benar-benar miskin. Peristiwa untuk membantu keluarga Bambang  ini tidak ada jalan lain, selain mengajak partisipasi dari masyarakat Situbondo untuk memberikan sumbangan kepada keluarga Bambang," jelas Wabup Yoyok.

Selanjutnya, secara spontanitas Wabup Yoyok mengajak para pejabat maupun anggota DPRD melakukan penggalangan dana untuk keluarga Bambang. Dari aksi spontanitas yang berlangsung di Kantor DPRD Situbondo itu, terkumpul dana sebesar Rp 5,6 juta untuk membantu Bambang.  "Kekurangan dana untuk memulangkan istri Bambang dari RSUD Asembagus, saya dan ketua Komisi IV DPRD akan menghubungi pihak RSUD Asembagus untuk memberikan kebijakan khusus," pungkas wabup. (*)


End of content

No more pages to load