Ini bangunan yang dihentikan penggarapannya oleh komisi 3 DPRD Kota Probolinggo  (Agus Salam/Jatim TIMES)

Ini bangunan yang dihentikan penggarapannya oleh komisi 3 DPRD Kota Probolinggo (Agus Salam/Jatim TIMES)


Pewarta

Agus Salam

Editor

A Yahya


Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, kembali menunjukkan taringnya. Setelah sehari sebelumnya mengancam kepala Disnakertrans, kini komisi yang diketuai Agus Riyanto tersebut, menghentikan pembangunan gedung di Jalan Anggrek Gang 1 Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan.

Alasannya, bangunan berupa rumah tinggal berlantai dua tersebut, tak mengantongi izin. Bangunan yang berada di tikungan gang 1 dihentikan pembangunannya, saat komisi 3 sidak bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Camat Kademangan, Lurah Pilang, LPM, ketua RT, RW dan ketua LPM serta Babinsa setempat, Kamis (4/10) sekitar pukul 11.00.

Tidak ada perlawanan dari pemilik gedung, saat komisi 3 melarang pekerja bangunan (tukang) menghentikan pekerjaannya. Mengingat pemilik bangunan yang diketahui bernama Aliwafa, tidak ada di tempat. Diperoleh informasi, yang bersangkutan tengah mengajar di salah satu SD. Bahkan Aliwafa tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar komisi sebelum melakukan sidak.

Meski pembangunannya dihentikan, Agus Riyanto masih memberi toleransi. Tukang diminta untuk melanjutkan pekerjaannya, namun hanya untuk hari itu juga. Selanjutnya, dilarang meneruskan pekerjaannya sampai menunggu keputusan pemkot. “Silahkan hari ini pekerjaan dilanjutkan. Tapi besok, libur ya,” tandasnya diangguki oleh tukang.

Kepada petugas Satpol PP yang turut dalam sidak tersebut, Agus meminta untuk segera memberi tanda, kalau bangunan dihentikan sementara. Kepada sejumlah wartawan Agus mengatakan, penutupan dilakukan karena bangunan tersebut belum berizin. “Sebelum ditutup, kami harus mengetahui. Makanya kami sidak ke sini,” ujarnya.

Ternyata, lanjut Agus, laporan warga benar. Bangunan menjorok ke jalan dan pondasi dibangun diatas plengsengan kali atau sungai. Sedang lahan yang digunakan, sebagian fasilitas umum (Fasum) dan sebagian yang lain stren kali atau Daerah aliran sungai (DAS) yang merupakan lahan milik Pengairan. “Boleh tidaknya bangunan didirikan di atas stern kali, monggo tanya langsung ke pengairan,” tandasnya.

Di tempat yang sama Lurah Pilang Slamet Effendi mengaku, sudah berkali-kali mengingatkan pemilik bangunan agar tidak membangun rumah seperti itu, namun sarannya tidak digubris. Pihaknya kemudian melaporkan bangunan yang meresahkan warga tersebut ke komisi 3. “Sudah berkali-kali diingatkan. Baik oleh ketua RT, RW dan ketua LPM. Tapi gak ada hasilnya. Ya, kami laporkan ke pak dewan,” tandasnya.

Pria yang bisa dipanggil pak Fendik ini menyebut, sebelum melapor ke DPRD menelusuri status tanah yang didirakan bangunan berlantai dua tersebut. Ternyata menurut Fendik, pemilik bangunan belum mengantongi hak kepemilikan tanah. “Lahan ini belum ada sertifikatnya. Bahkan akte jual-belinya tidak ada. Letter C-nya juga tidak ada. Saya sudah lihat di peta desa,” pungkasnya.

Sementara itu, Andung Kabid Pengairan pada Dinas PUPR mengatakan, stren kali tidak boleh didirikan bengunan, apalagi pondasi bangunan digatas plengsengan atau pembatas atau dinding penahan kali. Menurutnya, lahan sekitar sungai adalah milik pengairan yang luasnya sesuai dengan kedalaman sungai. “Sesuai kedalaman sungai. Kalau kedalamannya 2 meter misalnya, maka lahan 2 meter dari bibir sungai, milik pengairan. Tidak boleh dimanfaatkan,” tandasnya.

Saat ditanya, apakah bangunan mewah tersebut nantinya akan dirobohkan atau dibongkar, jika diketahui melanggar aturan ? Andung enggan berkomentar banyak. Sebab, keputusan dibongkar atau tidak, bukan kewenangannya. Menurutnya, keputusan kewenangan pemkot dalam hal ini wali kota. “Kami tidak tahu, apa dibongkar atau tidak. Kami hanya bicara soal aturan,” pungkasnya sebelum meninggalkan lokasi bangunan.


End of content

No more pages to load