Supriyanto manajer HRD PT SKI, saat menghadiri RDP Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. (Aguyus Salam.Jatim TIMES)

Supriyanto manajer HRD PT SKI, saat menghadiri RDP Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. (Aguyus Salam.Jatim TIMES)



Tak hanya soal melanggar tata tertib dan aturan perusahaan. Tidak memanggil atasan dengan sebutan bapak pun, gaji dipotong. Karyawan yang memanggil nas atau menyebut nama langsung terhadap atasannya didenda atau di-kondite sebesar Rp 50 ribu.  

Pernyataan tersebut disampaikan Minati, salah satu karyawan PT SKI, saat didengar pendapatnya oleh Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Rabu (3/10) siang. Dalam heraring itu, Minati yang membawa anak semata wayangnya datang tidak sendirian. Dia ditemani Sri, yang juga merupakan karyawan kontrak PT SKI (Sumbertaman Keramika Industri).

Hampir seluruh potongan yang disampaikan secara llisan dan tertulis kepada pimpinan DPRD, Selasa (2/10) kemarin, disampaikan atau diutarakan pada hearing tersebut. Bahkan, Sri menyerahkan struk gaji yang didalamnya berisi catatan potongan gaji. Slip berwarna merah tersebut disampaikan ke ketua komisi 3 DPRD Agus Riyanto.

Agus kemudian mempertanyakan, larinya uang hasil pemotongan gaji karyawan. Dalam kesempatan itu, ketua komisi 3 juga meminta salinan PKB (perjanjian kerja bersama) yang disebut-sebut berisi tentang kesepakatan denda. Padahal, dua karyawan yang dihadirkan di RDP tersebut, berkali-kali menjawab tidak tahu soal PKB. Bahkan mereka mengaku, tidak pernah membubuhkan tanda tangannya.

Supriyanto, manajer HRD (human right development) PT SKI mengatakan, dana hasil denda atau kondite masuk ke koperasi perusahaan. Nantinya, uang tersebut akan dikembalikan ke karyawan dalam bentuk SHU (Sida Hasil Usaha). Sedang 2 karyawan kontrak itu mengaku tidak pernah mendapat SHU, meski berbelanja ke koperasi yang dimaksud.

Usai RDP, Supriyanto membenarkan kalau di perusahaannya, ada pemotongan gaji. Hanya saja, pihaknya tidak semerta-merta memotong gaji karyawan yang terkena denda melanggar aturan. Pihak perusahaan tetap melaksanakan porosedur. “Pemotongan memang ada. Tapi kami tidak semerta-merta memotong. Mereka dipanggil dulu dimintai penjelasan. Ditanya apa permasalahannya kok kena denda,” tandasnya.,

Pria yang akrab disapa Supri itu juga menjelaskan, kalau pemotongan yang dilakukan perusahaanya tertulis dan diketahui oleh menejemen, karyawan dan serikat pekerja. Kesepakatan denda tersebut tertulis, namun tidak tertuang di Perjanjian kerja Bersama (PKB). “Sementara ini kesepakatannya terpisah dari PKB. Disana tertulis besaran dendanya. Kami tidak pernah membuat kesepakatan secara lisan,” ujarnya.

Ditanya, kapan kira-kira permasalahan tersebut akan diselesaikan, Supriyanto mengatakan, tergantung pemkot. Pihaknya akan menyelesaikan kemelut yang terjadi diperusahaannya, secara tripatrite. Yakni, antara pengusaha, karyawan dan pemerintah setempat. “Pemasalahan ini harus diselesaikan secara tripatrite. Soal waktunya, kami menunggu dari Disnakertrans. Kami selalu siap,” pungkasnya. (*)


End of content

No more pages to load