Wawali Pemkot Blitar Santoso (dua dari kiri) didamping Wakil Ketua DPRD Totok S (paling kiri) mewakili Kota Blitar menerima opini WTP dari Gubernur Soekarwo.(Ist)
Wawali Pemkot Blitar Santoso (dua dari kiri) didamping Wakil Ketua DPRD Totok S (paling kiri) mewakili Kota Blitar menerima opini WTP dari Gubernur Soekarwo.(Ist)

Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan WTP itu diserahkan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo kepada Wakil Wali Kota Blitar, Santoso, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jum’at (28/9/2018). Turut mendampingi penerimaan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, Widodo Saptono.

Santoso memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini taat menjalankan aturan pengelolaan keuangan. Raihan delapan kali WTP berturut – turut bukanlah persoalan mudah. Ditambahkan Wawali, saat ini daerah yang telah mendapatkan WTP tidak menjamin kembali mendapatkan opini WTP. Terbukti ada daerah yang dulunya WTP, sekarang turun grade-nya menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Kunci meraih opini WTP adalah konsistensi dalam pengelolaan berbasis akrual termasuk dalam pengelolaan aset daerah, sistem penyajian laporan keuangan daerah yang fokus, dan setiap dana bisa terlaporkan dengan baik,” jelas Wawali.

Dirinya berharap aparatur yang memiliki kompetensi akuntansi dan keuangan daerah fokus dan tidak berganti-ganti.

Ditambahkan dia, aparatur pengelola keuangan telah menerima diklat dan berbagai materi di bawah koordinator BPKAD. “Opini ini menjadi salah satu bukti bahwa Pemerintah Kota Blitar memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundangan – undangan. Posisi pengelolaan keuangan yang sudah on the right track ini harus dipertahankan oleh Pemerintah Kota Blitar. Kami harapkan aparatur yang mengelola keuangan tidak berganti-ganti,” tegas Santoso.

Secara khusus, Wawali menyampaikan apresiasi atas peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) Kota Blitar yang sudah bekerja keras dalam mewujudkan opini WTP ini. “APIP saat ini perannya dominan dan memang dibutuhkan APIP yang memahami aturan, mengarahkan dan memotivasi OPD dalam melaksanakan peraturan perundangan,” paparnya.

Peningkatan kriteria penilaian tahun ini dan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Blitar. Penghargaan ini diraih karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar telah sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah. Selain itu, Pemerintah Kota Blitar dinilai memiliki kepatutan yang tinggi terhadap peraturan perundangan. WTP ini juga menjadi bukti bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berfungsi optimal dan bisa dihandalkan.

Santoso berharap ke depan seluruh OPD lebih tertib lagi dalam melakukan pengelolaan. Mengingat dari waktu ke waktu, pola pemeriksaan terus meningkat. Semua aparatur harus berperan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel. WTP bisa diraih karena kedisiplinan dari OPD pada pelaksanaan anggaran, program serta mengoptimalkan SDM di setiap OPD.

 “Karena WTP ini merupakan penilaian terbaik atas pengelolaan keuangan APBD, maka Pemerintah Kota Blitar akan mempertahankan hal itu dengan meningkatkan disiplin dan pengawasan melekat pada setiap OPD,” tutupnya.