Kapolres Blitar AKBP Anisullah M Ridha ikut ngajar di sekolah.(Foto : Lestari Hadi/Surabaya Pagi)

Kapolres Blitar AKBP Anisullah M Ridha ikut ngajar di sekolah.(Foto : Lestari Hadi/Surabaya Pagi)


Editor

Heryanto


Aksi peduli dunia pendidikan ditunjukkan personel Polres Blitar. Mereka turun ke sekolah membantu kegiatan belajar mengajar di SDN Sidodadi 2, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.

Mereka mengajar siswa kelas 2, 4 dan 5 yang ditinggal guru kelasnya yang berstatus Guru Tidak Tetap (GTT).

GTT Kabupaten Blitar sudah beberapa hari terakhir melakukan aksi unjuk rasa dan mogok ngajar, sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas kebijakan rekrutmen CPNS yang dinilai tidak berpihak kepada Guru Honorer.

Ada lima anggota Satlantas Polres Blitar dan tiga anggota Polsek Garum yang ikut mengisi jam pelajaran di SD Negeri Sidodadi 2, Rabu (26/9/2018).

Selain mengajar sesuai jadwal mata pelajaran, mereka juga memberikan pengetahuan seputar lalu lintas kepada peserta didik. 

“Aksi ini merupakan inisiatif dari kepolisian. Meski tidak dimintai secara khusus oleh pihak sekolah, namun mereka merasa perlu memberikan bantuan agar proses belajar mengajar tidak sampai lumpuh selama para guru honorer dan GTT melakukan mogok mengajar. Kegiatan ini dilakukan selama aksi mogok mengajar berlangsung sejak 24 September lalu hingga seminggu ke depan,” ucap Kasat Lantas Polres Blitar, AKP Amirul Hakim.

Sementara kepala sekolah SD Negeri Sidodadi 2 Endang Supriyati mengatakan cukup terbantu dengan aksi inisiatif kepolisian ini.

Selama ditinggal guru honorer kelas yang kosong terpaksa diisi oleh guru PNS dengan cara mendobel mengajar di dua kelas. 

"Kebetulan di sini ada lima GTT, tiga guru kelas, satu guru olah raga, dan satu guru Bahasa Inggris. Sementara guru PNS hanya empat orang," jelas Endang Supriyati.

Aksi mogok mengajar Guru Honorer menuntut agar pemerintah merevisi Permen PAN-RB 36/2018.

Dalam Permen PAN-RB itu disebutkan batas usia bagi pegawai K2 yang ingin ikut seleksi CPNS 2018 maksimal adalah 35 tahun per 1 Agustus 2018.

Sedangkan usia guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi rata-rata sudah lebih dari 35 tahun.

Selain itu mereka juga menuntut agar upah GTT  dinaikan sesuai dengan UMK.

Mereka juga mendesak pemerintah segera menyusun peraturan pemerintah (PP) terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), jika tidak bisa mengakomodir GTT menjadi PNS.


End of content

No more pages to load