Saifudin Zuhri,  Ketua KPU Kota Batu (foto: KPU for BatuTIMES)

Saifudin Zuhri, Ketua KPU Kota Batu (foto: KPU for BatuTIMES)


Pewarta

Muklas

Editor

Redaksi


Kontes wakil rakyat untuk menarik perhatian dan memenangkan hati masyarakat Kota Batu dimulai Minggu (23 September 2018) ini. Mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019, para calon legislatif (caleg) sudah boleh kampanye.
Sejumlah 314 calon wakil rakyat dari 14 partai politik (parpol) bersaing guna menduduki 30 kursi DPRD Kota Batu. Mereka yang terpilih bakal punya kewajiban membawa aspirasi masyarakat selama lima tahun mendatang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu, Kamis (20/9) akhirnya menetapkan 314 orang calon wakil rakyat itu dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
Jumlah 314 orang itu jauh menurun dari jumlah pendaftar yang masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Semula, yang masuk dalam DCS sejumlah 345 orang caleg.
”Ada beberapa caleg tidak lengkap berkasnya. Sehingga DCT yang ditetapkan KPU Batu sebanyak 314 orang,” ungkap Saifudin Zuhri,  Ketua KPU Kota Batu. 

Para caleg dibagi dalam empat daerah pemilihan (dapil). Pada dapil 1 (Batu 1) dengan alokasi 7 kursi. Wilayahnya Desa Pesanggrahan, Desa Sumberjo, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Songgokerto dan Desa Sidomulyo.
Lalu dapil 2 (Batu 2) dijatah 7 kursi. Wilayahnya mencakup Desa Oro-oro Ombo, Kelurahan Sisir, dan Kelurahan Temas.
Untuk dapil 3 (Kecamatan Junrejo) mendapat jatah 7 kursi. Areanya mencakup Desa Pendem, Desa Mojorejo, Desa Beji, Desa Torongrejo, Desa Tlekung, Desa Junrejo, dan Kelurahan Dadaprejo. 
Kemudian dapil 4 (Kecamatan Bumiaji) memperebutkan 9 kursi. Wilayah cakupannya meliputi Desa Bulukerto, Desa Punten, Desa Gunungsari, Desa Sumbergondo, Desa Tulungrejo, Desa Sumber Brantas, Desa Pandanrejo, Desa Giripurno, dan Desa Bumiaji. 
Saifudin Zuhri menambahkan, semoga para caleg mulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019 bisa berkampanye dengan baik. Mereka diharap menaati semua aturan KPU. Tidak menggunakan isu SARA dan mengganggu ketertiban umum. 
"Dilarang mempersoalkan Pancasila, UUD dan NKRI. Juga tidak boleh menggunakan isu SARA dalam berkampanye yang dapat mengganggu stabilitas negara, "pungkas komisioner yang tinggal di Desa Giripurno ini. (*)


End of content

No more pages to load