Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, saat berkunjung ke Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi  (Agus Salam/JatimTIMES)

Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, saat berkunjung ke Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi (Agus Salam/JatimTIMES)


Pewarta

Agus Salam

Editor

A Yahya


Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo akan mendorong pemkot untuk mewujudkan Mal atau Plaza Pelayanan Publik. Tekad itu tercetus setelah komisi yang diketuai Abdul Azis tersebut berkunjung ke luar daerah, yakni Banyuwangi dan Surabaya. Di dua kota Jawa Timur itu, komisi 1 berkunjung selama 3 hari, 2 hari di Banyuwangi, dan sehari di Surabaya.

Hasilnya, berharap pemkot mewujudkan plaza pelayanan publik seperti di dua daerah yang dikunjungi komisi 1 mulai Selasa (4/9) pagi kemarin hingga Kamis (6/9) sore. Ketua komisi kemudian menceritakan hasil kunjungannya di pelayanan publik tersebut. Di dua daerah itu, pelayanan publik berkumpul menjadi satu, berupa mall atau plaza.

Tak hanya pelayanan di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah), pelayanan OPD samping seperti SIM yang sudah lama dilayani di kantor Samsat (Sistem Satu Administrasi Satu Atap), bergabung dengan di satu pelayanan yang dikelola Dinas Perizinan setempat. “Kalau semuanya berkumpul, kan memudahkan masyarakat. Dan lagi, lebih efektif dalam soal waktu,” tandasnya, Kamis (6/9) sore.

Selain itu, sistem Pelayanan Publik seperti itu meningkatkan investasi, baik penanaman modal dalam negeri ataupun investasi luar negeri. Tercatat di dua daerah tersebut, peningkatan investasi atau warga yang ingin membuka usaha, meningkat 60 persen dibanding saat pelayanaan dilakukan per OPD. “karena warga sudah tidak bingung mengurus izin. Hanya datang ke satu tempat. Mereka tidak diping-pong lagi dengan alasan persyaratannya kurang,” tandasnya.

Selain menguntungkan warga, sitem pelayanan seperti itu juga menguntungkan pemkot dari sisi pendapatan. Azis berharap, pemkot seger mewujudkan plaza pelayanan publik. Pihaknya, akan mendorong ekskutif untuk mewujudkan hal tersebut, baik dari sisi anggaran ataupun dalam bentuk lain. “Selama itu baik untuk masyarakat, ya kami dukung. Saya rasa masyarakat juga akan mendukung,” tambahnya.

Saat ditanya, soal perizinan satu atap yang sudah berjalan, Azis membenarkan. Hanya saja sistem yang digagas pemkot tersebut, masih setengah hati. Warga yang mengurus izin, masih harus ke sana-kemari karena petugas OPD yang menjadi leading sektor masih berada di kantornya alias tidak satu atap. Warga yang meminta rekomendasi mengurusi izin usaha perdaganngann misalnya, masih harus ke Dinas Koperasi Usaha kecil, Perdagangan dan perindustrian.

Dalam plaza pelayanan publik nantinya tidak setengah-setengah seperti itu. Seluruh OPD terkait harus menempatkan atau mengutus petugasnya untuk ngantor di satu tempat, tidak ngantor di kantor OPD-nya. Dengan demikian, warga yang hendak meminta rekomendasi dari OPD yang terkait dengan izin yang diurusnya, tidak lagi ke kantor yang satu ke kantor lainnya. “Ya cukup di Plaza itu,” jelasnya.

Saat ditanya lokasi yang nyaman ditempati plaza pelayanan publik, politikus PKB itu menyebut, Plaza Probolinggo. Ia menunjuk tempat itu, selain lokasinya strategis di dalam kota, juga plaza Probolinggo, sudah lama tidak ditempati. “Daripada dibiarkan rusak seperti itu, kan lebih baik dimanfaatkan. Pemkot hanya memperbaiki saja tidak perlu membangun gedung baru kan,” tandasnya.

Mengenai OPD mana yang mengelola dan menangani gedung atau kantor plaza pelayanan publik nantinya, Azis menyarankan untuk dikelola sesuai tupoksinya. Ia menyarankan pengelolaan yang terkait dengan kelistrikan diserahkan ke Dinas Perhubungan (Dishub). Sedang gedung dan perlengkapan sarana dan prasarananya, dikelola Dinas Perizinan. “Kalu lampunya dishub. Sedang gedungnya, ya dinas perizinan,” pungkasnya.


End of content

No more pages to load