Kajari Kota Malang Amran Lakoni SH MH (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

Kajari Kota Malang Amran Lakoni SH MH (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)



Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang menjemput paksa dua dosen Universitas Negeri Malang (UM), Rabu sore (18/7/2018) sekitar pukul 16.00. Kedua dosen tersebut adalah Andoyo dan Abdullah Fuad.

Penjemputan kedua dosen tersebut dikarenakan mangkir dari panggilan yang telah dilayangkan sebelumnya oleh Kejari Kota Malang. Berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Agung (MA), keduanya menjadi terpidana kasus tindak pidana korupsi (tipikor) terkait pengadaan peralatan laboratorium Fakultas MIPA UM  dengan kerugian negara sebesar Rp 14,9 miliar.

Penjemputan ini berdasarkan hasil putusan kasasi tahun 2017. Mereka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) a, b Jo Pasal 18 Ayat (2) (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keputusan MA tersebut menjatuhkan hukuman kurungan terhadap Andoyo selama empat tahun penjara. Sedangkan  Abdullah Fuad mendapatkan vonis hukuman enam tahun penjara. Saat ini, kedua orang tersebut sudah dipindahkan ke Lapas Lowokwaru, setelah sempat singgah di Kejari Kota Malang (18/7/2018).

Kepala Kejari Kota Malang Amran Lakoni mengungkapkan, saat penjemputan dua dosen tersebut, Andoyo sedang mengikuti rapat terkait penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Namun, kondisi itu bukan penghalang untuk penjemputan paksa.

"Abdullah Fuad diamankan saat berada di laboratorium MIPA. Saat kami ke sana (UM), hanya ketemu dua orang. Langsung kami bawa. Dan saat ini tengah memburu satu orang lagi, yakni Sutoyo, yang saat itu menjadi sekretaris panitia lelang," bebernya (19/7/2018).

Dalam penjemputan paksa tersebut, ada upaya perlawanan dari kuasa hukum salah seorang dosen tersebut. Tetapi, hal itu tidak membuat Kejari Kota Malang mengurungkan niat penjemputan paksa tersebut.

"Sempat minta surat tembusan pengadilan tipikor. Itu kan aneh. Ini kan keputusan kasasi dari MA. Sehingga tetap saya perintahkan untuk membawa keduanya," tandas Amran.

Sementara itu, Wakil Rektor 1 UM Prof Wahjoedi mengaku kaget dengan adanya penjemputan paksa kedua dosen tersebut. Pasalnya, memang tidak ada pemberitahuan kepada pihak kampus sebelumnya.

Meskipun begitu, pihaknya tidak akan menghalangi proses hukum yang berjalan. Pihaknya juga tidak banyak berkomentar jauh terkait permasalahan tersebut. Wahjoedi menyarankan untuk menanyakan perihal tersebut kepada Rektor UM Prof Rofiudin.

"Permasalahan ini kami belum tahu. Namun yang jelas, mereka kerjanya baik. Kalau memang harus dirumahkan, kami tidak bisa menghalangi proses tersebut," ujarnya (19/7/2018).

Kasus tersebut bermula adanya mark up spesifikasi harga barang yang dipesan. Saat itu terdapat kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 40,5 miliar.

"Pas verifikasi, berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ada kerugian negara sebesar Rp 14,9 milyar. Pokoknya pelaku lain akan kami sikat," ujar Amran. (*)


End of content

No more pages to load