Bupati Malang Rendra Kresna dengan santai menjawab surat somasi dan rencana gugatan PTUN dari pihak Suburiyanto mantan Kasek SMPN 4 Kepanjen, Kamis (19/7/2018) (Nana)
Bupati Malang Rendra Kresna dengan santai menjawab surat somasi dan rencana gugatan PTUN dari pihak Suburiyanto mantan Kasek SMPN 4 Kepanjen, Kamis (19/7/2018) (Nana)

Orang nomor satu di Kabupaten Malang akhirnya angkat bicara atas somasi yang dilayangkan Suburiyanto mantan Kepala Sekolah (Kasek) SMPN 4 Kepanjen,  kepadanya,  Rabu (18/7/2018) kemarin. 

Somasi tersebut adalah mempertanyakan mengenai pencopotan jabatannya dari kasek menjadi guru serta dipindah tugaskan. Dari SMPN 4 Kepanjen ke SMPN 1 Kepanjen. 

Merasa tidak diperlakukan adil,  Suburiyanto melalui kuasa hukumnya,  melayangkan somasi dan akan menggugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) apabila tidak ada respon dari Bupati Malang. 

Menanggapi hal tersebut, Bupati Malang menjawab dengan santai. "Mereka tidak tahu mengenai jabatan kasek itu seperti apa," kata Dr H Rendra Kresna sambil tertawa,  Kamis (19/7/2018) kepada MalangTIMES. 

Rendra menjelaskan, ketidaktahuan mereka sehingga melayangkan somasi dan akan memperkarakan dirinya ke PTUN,  dikarenakan adanya pemahaman yang tidak tepat. 

"Mungkin si pendamping hukumnya Subur itu mengira jabatan kasek adalah jabatan struktural. Padahal kasek itu jabatan tambahan. Dia tetap guru yang diberi tambahan tugas menjadi kasek," terang Rendra. 

Disinggung mengenai adanya somasi dan akan memperkarakannya ke PTUN,  Rendra mempersilahkannya. Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur (Jatim) ini secara tegas akan melayani somasi yang dilayangkan maupun pengajuan perkara ke tingkat yang lebih tinggi.  

"Ini negara hukum dan itu hak mereka. Silakan saja somasi dan PTUN-kan. Tapi saya sampaikan hal tersebut akan semakin mempersulit Subur sendiri," ujarnya. 

Pencopotan jabatan Subur sebagai Kasek SMPN 4 Kepanjen melalui SK Bupati tertanggal  6 Juni 2018 lalu,  dikarenakan adanya kontroversi berlarut-larut yang terjadi di sekolah favorit Kabupaten Malang ini. 

Subur berkonflik dengan Komite Sekolah lama dan terus menerus melakukan berbagai hal yang membuat harmonisasi dan kondusifitas belajar mengajar terganggu. Dalam permasalahan berkepanjangan tersebut Dinas Pendidikan pun akhirnya menjadi mediator. Sayangnya,  berbagai mediasi tersebut menjadi mentah di tangan Subur. 

Rendra pun secara lugas menyampaikan,  bahwa Subur selama ini telah banyak memiliki masalah. "Berbagai masalah  yang dibantu pemecahannya oleh Dinas Pendidikan itu malah tidak dipakai. Subur malah membuat situasi kondisi tidak baik," ujarnya. 

Dalam pencopotan jabatan kasek,  sekali lagi Rendra menegaskan, sebenarnya cukup dengan adanya pengamatan pihak dinas terkait,  yaitu Dinas Pendidikan. Saat Dinas Pendidikan mengamati dan menilai seorang kasek sudah tidak berfungsi dan menimbulkan berbagai persoalan di lingkungan sekolahnya,  maka sudah bisa dilakukan proses pencopotan jabatannya selaku kasek. 

"Jadi sekali lagi mereka tidak faham dengan status jabatan kasek itu. Mungkin mereka mengira kasek itu jabatan struktural,  seperti kepala dinas dan lainnya," tawa Rendra yang baru kali ini mendapat suatu somasi dari guru dikarenakan pencopotan jabatannya sebagai kasek.