Ilustrasi TKI (ist)
Ilustrasi TKI (ist)

Akhirnya,  keluar juga usulan dari  DPRD Kabupaten Malang yang berkait erat dengan kepentingan masyarakat dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Yakni ranperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 

Ranperda Perlindungan TKI menjadi sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Malang  sebagai salah satu lumbung Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dimana masyarakat Kabupaten Malang setiap tahunnya bisa mencapai sekitar  3 ribu orang yang menjadi PMI di berbagai negara di Asia Pasifik.  

"Total jumlah PMI tersebut yang tercatat di kantor kami. Kalau yang berangkat tanpa prosedural kami tidak tahu," kata Yoyok Wardoyo Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang kepada MalangTIMES. 

Banyaknya warga Kabupaten Malang yang  menjadi PMI tersebut yang membuat DPRD mengusulkan adanya Perda untuk melindungi PMI. Karena,  menurut Mukhammad Fauzi Juru Bicara Fraksi DPRD Kabupaten Malang, warga yang menjadi PMI tetap memiliki kerentanan mengalami berbagai hal yang tidak diinginkan. Seperti kekerasan dari majikan sampai pada tidak diberikannya hak mereka. 

"Kami menilai bentuk perlindungan PMI masih minim dan belum memenuhi harapan. Dengan adanya Perda Perlindungan TKI ini kita berharap akan ada perubahan atas kondisi tersebut, " ucap Fauzi,  Jumat (11/5/2018). 

Era keterbukaan pasar pun, lanjut Fauzi secara langsung membuat persaingan di pasar tenaga kerja asing semakin kompetitif dan ketat. Persaingan tersebut bisa berujung pada keselamatan jiwa para  PMI asal Kabupaten Malang. Kondisi ini yang membuat DPRD Kabupaten Malang mengusulkan Ranperda Perlindungan TKI. 

"Jadi harapan besar kita,  selain nantinya TKI aman juga memiliki keterampilan kerja. Jadi nanti dalam Ranperda tersebut kita juga atur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi warga Kabupaten Malang yang hendak menjadi TKI dalam menghadapi persaingan yang ketat, " ujar Fauzi.  

Ranperda Perlindungan TKI menjadi relevan ada. Sebab, beberapa kasus menimpa PMI Kabupaten Malang yang meninggal dunia di lokasi kerjanya sejak beberapa tahun lalu. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemkab Malang Yoyok Wardoyo menyampaikan,  di tahun 2016 terdapat 12 TKI ilegal asal Kabupaten Malang yang meninggal dunia. "Empat kasus merupakan TKI yang kabur dari majikannya dan delapan kasus TKI berangkat tanpa dokumen, " ujarnya. Dari jumlah TKI ilegal Kabupaten Malang tersebut, enam orang meninggal di Malaysia, tiga orang di Hongkong, dua orang di Singapura dan satu orang di Uni Emirat Arab. 

Sedangkan di tahun 2017, tercatat ada satu TKI,  yaitu Sungkono, warga Sumberpucung. Disusul tahun 2018 yang menimpa Nur Mujiati TKI dari Desa  Bangelan, Kecamatan Wonosari, yang bekerja di Hongkong. 

"Tentu kita gembira dengan adanya Ranperda Perlindungan TKI dari DPRD. Ini akan semakin menguatkan kita dalam melakukan perlindungan PMI. Sekaligus membendung PMI non prosedural, " ucap Yoyok. 

Pada kesempatan yang sama,  Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko berharap adanya Ranperda Perlindungan TKI bisa  segera dipelajari dan dikaji serta dibahas bersama Pemerintah Kabupaten Malang. "Jadi Ranperda ini bisa segera disetujui dan disahkan. Mudah-mudahan tidak ada kendala, " ujar Hari.