Rendra Kresna Bupati Malang dalam acara Bimtek guru ASN (Dok/MalangTIMES)
Rendra Kresna Bupati Malang dalam acara Bimtek guru ASN (Dok/MalangTIMES)

Cukup lama terseok-seok secara kualitas dalam pendidikan Sekolah Dasar (SD), berbagai elemen masyarakat mulai gerah dengan capaian yang terbilang jeblok secara  akademik. Peringkat dunia pendidikan SD Kabupaten Malang masih berkutat di posisi bawah di antara daerah lainnya di Jawa Timur (Jatim). Tahun 2017, peringkat Kabupaten Malang bertahan di urutan 32 dari 38 Kabupaten/Kota. 

Kondisi inilah yang kerap membuat Bupati Malang Dr H Rendra Kresna mendorong terus para pelaku pendidikan di wilayahnya. Khususnya para guru berstatus Aparat Sipil Negara (ASN) untuk lebih keras bekerja secara tepat,  cepat dan berhasil guna dalam memecahkan telur bernama kualitas pendidikan. 

"Kita terus dorong para guru ASN SD sebagai ujung tombak pendidikan. Walaupun dengan berbagai keterbatasan personel yang ada sampai saat ini. Hasilnya cukup membanggakan,  banyak prestasi yang bisa diraih walau masih didominasi bidang non akademik, " kata Rendra Kresna, Kamis (10/5/2018). 

Rendra melanjutkan, berbagai keterbatasan mengenai kekurangan guru ASN SD memang menjadi salah satu persoalan tahunan yang belum bisa terpecahkan.

Hal ini dikarenakan kewenangan mengenai hal tersebut berada di pundak pemerintah pusat.  Keterlibatan guru tidak tetap (GTT) dalam mengisi kekosongan sebagai alternatif solusi,  belum terlihat maksimal.

Hal ini dikarenakan para GTT tidak bisa secara total dan fokus mengajar dikarenakan tidak adanya jaminan pendapatan tetap seperti para guru ASN. 

"Kita menyadari posisi dan hak GTT. Karenanya saya dorong para guru ASN SD yang saat ini terbatas untuk memaksimalkan fungsinya. Jadikan keterbatasan itu menjadi tantangan yang  harus ditaklukkan. Kita juga terus berjuang untuk persoalan itu, " ujar Rendra. 

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang Kusmantoro Widodo  yang menyatakan,  beban menumbuhkan kualitas pendidikan SD tidak bisa diserahkan kepada guru GTT. Tapi tetap ada di pundak para guru ASN yang secara haknya dipenuhi pemerintah.  

"Kalau urusan kesejahteraan, kita memang tidak bisa menyalahkan para GTT ini.  Untuk itu, tenaga guru ASN yang wajib di depan. Bahkan yang harus bisa mempertanggung jawabkan kualitas pendidikan SD yang jeblok adalah guru ASN, " ujar Widodo panggilan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang yang juga menegaskan, mereka telah dipenuhi  hak dan tunjangannya tapi   tidak berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan.

Widodo melanjutkan, untuk persoalan tersebut diperlukan adanya penciptaan tanggungjawab maksimal pada guru ASN dalan peningkatan kualitas pendidikan siswa SD.

"Saatnya para guru ASN berpikir ke arah sana,  bukan sekedar sibuk tentang sertifikasi saja, " imbuhnya. 

Kompleksnya permasalahan pendidikan SD di Kabupaten Malang juga disampaikan oleh Koordinator ProDesa  Khusaeri yang mengatakan, selain kurangnya jumlah pengajar ASN dan diisi oleh GTT,  juga disebabkan kualitas guru yang tidak memadai. Walaupun mereka,  misalnya telah memiliki sertifikasi guru. 

"Kualitas guru SD menjadi penting untuk meningkatkan pendidikan. Tapi, sayangnya karena jumlah guru terbatas,  akhirnya terlihat adanya pemaksaan untuk mengajar yang bukan bidang keahliannya. Akhirnya yang terjadi asal mengajar saja, " ujar Khusaeri. 

Walau dengan kondisi tersebut,  Khusaeri menegaskan, bahwa guru ASN tentu tidak bisa lepas tangan dengan jebloknya mutu pendidikan SD yang berjumlah sekitar 1.167 unit dan terswbar di 33 kecamatan. 

"Tetap harus ada tanggungjawab dengan profesinya tersebut. Begitu pula di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, " imbuhnya.