Mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono (kemeja merah) saat mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Dokumen MalangTIMES)

Mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono (kemeja merah) saat mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Dokumen MalangTIMES)



Tim pengacara mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono langsung mengambil langkah usai sidang tuntutan atas kliennya.

Sebelumnya, pada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tuntutan tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta untuk Arief. 

"Langkah lanjutan akan menyusun pledoi. Minggu depan akan dibacakan dalam persidangan," ujar kuasa hukum Arief, Andi Firasady. Menurutnya, ada beberapa fakta yang akan disampaikan pada majelis hakim terkait dugaan suap yang melibatkan kliennya. 

"Misalnya, Pak Arief tidak meminta atau menginisiasi permintaan uang suap seperti yang disampaikan saksi," tegasnya. Nantinya, rangkaian fakta-fakta tersebut yang dijadikan bahan-bahan pledoi untuk menjadi pertimbangan lain majelis hakim. 

Dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung kemarin (8/5/2018) itu, JPU menyebut lamanya masa hukuman yang diminta telah didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi. 

Arief dalam kasus tersebut didakwa atas tindakan menerima suap senilai Rp 700 juta dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang tahun anggaran 2015, Jarot Edy Sulistyono. 

Uang tersebut lalu diambil sebanyak Rp 100 juta oleh Arief. Lalu sisanya Rp 600 juta dibagikan pada seluruh anggota dewan. Adanya pembagian uang suap tersebut juga dibenarkan saksi-saksi persidangan, sehingga menjadi pertimbangan JPU untuk menentukan tuntutan. 


End of content

No more pages to load