Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pemerintahan

163 Miliar Rupiah Digelontor Bantu Warga Kabupaten Malang

Penulis : Nana - Editor : Yunan Helmy

16 - Mar - 2018, 13:30

Placeholder
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Sri Pudji Lestari (dua dari kanan) bersama pihak bank penyalur bantuan nontunai PKH di Kabupaten Malang. (Nana)

Tahun 2018 Kabupaten Malang kembali digelontor bantuan berjumlah ratusan miliar untuk warganya dari pemerintah pusat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) RI. 

Tidak tanggung-tanggung,  melalui PKH Kemensos, warga Kabupaten Malang yang menjadi keluarga penerima manfaat (KPM) sekitar 31 ribu. Mereka mendapat bantuan nontunai sebesar Rp 163 miliar. 

Besarnya bantuan itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Sri Pudji Lestari atau kerap disapa Yayuk kepada MalangTIMES saat menyalurkan bantuan nontunai kepada KPM di wilayah Wonosari.  "Ada penambahan KPM di Kabupaten Malang tahun ini. Kita berharap dengan PKH ini, masyarakat semakin terbantu,  baik pendidikan dan kesehatan anaknya maupun bagi lansia dan difabel, " kata Yayuk,  Jumat (16/03). 

Di sela-sela memberikan bantuan nontunai kepada KPM di wilayah Wonosari sejumlah 292 dari total penerima bantuan sebanyak 776, Yayuk juga menegaskan PKH secara langsung membantu program Pemerintah Kabupaten Malang dalam bidang kemiskinan dan kesehatan yang menjadi prioritas kerja sampai tahun 2021. "Tentunya membantu sekali. Karena itu, kita terus melakukan berbagai pendampingan agar bantuan PKH ini tepat sasaran dan manfaat bagi masyarakat, " ujarnya. 

Disinggung adanya penambahan jumlah KPM,  dari total 56.150 di tahun 2017 menjadi 87 ribu tahun 2018, memperlihatkan bahwa PKH mengalami perubahan sasaran manfaat. Dari warga miskin,  naik ke sasaran penerima manfaat di atasnya. 

Hal ini secara tegas disampaikan oleh Bupati Malang Dr H Rendra Kresna saat memberikan bantuan nontunai PKH di Balai Desa Bangelan,  Wonosari. Menurut dia,  adanya penambahan jumlah KPM merupakan langkah bijak untuk melindungi masyarakat yang statusnya di atas garis kemiskinan. 

"Kalau tidak didampingi oleh berbagai program seperti ini dan salah langkah, bisa masuk lagi di bawah garis. Jadi, adanya penambahan bukan angka kemiskinan bertambah, " tegas Rendra. 

Dalam penyaluran bantuan nontunai PKH, Kemensos RI melakukan kerja sama dengan bank plat merah yang memiliki daya jelajah sampai di pelosok perdesaan. Hal ini dikarenakan mayoritas KPM memang berdomisili di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh layanan bank. 

Kerja sama dalam penyaluran inilah yang akan membuat KPM tidak perlu jauh dan repot untuk menarik bantuan PKH ke bank cabang yang biasanya berada di pusat kota. 

Yayuk menyatakan,  dengan adanya kemitraan ini tujuan dari PKH menyalurkan bantuan dengan nilai ratusan miliar bisa terarah dan dirasakan manfaatnya. Selain bagi KPM,  kemitraan dengan bank plat merah ini juga bisa membuka peluang pendapatan bagi pemerintah  desa melalui BUMDesanya. 

"Pihak bank yang ditunjuk pusat diberi wewenang untuk melakukan pembentukan agen dalam rangka menyalurkan bantuan tersebut kepada KPM. Jadi,nKPM akan semakin dipermudah aksesnya, " pungkas Yayuk. (*)


Topik

Pemerintahan berita-malang Kepala-Dinas-Sosial-Kabupaten-Malang 163-Miliar-Rupiah-Digelontor-Bantu-Warga-Kabupaten-Malang PKH-di-Kabupaten-Malang Kementrian-Sosial-RI



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Nana

Editor

Yunan Helmy