Bupati Malang Rendra Kresna saat meninjau bedah rumah milik warga di Bangelan, Wonosari. (Nana)
Bupati Malang Rendra Kresna saat meninjau bedah rumah milik warga di Bangelan, Wonosari. (Nana)

Tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Malang memasang target cukup tinggi dalam penyelesaian rumah tidak layak huni (RTLH) yang  tersebar di berbagai wilayah terluas kedua di Jawa Timur itu. 

Penyelesaian melalui program bedah rumah yang  operasionalnya disebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) ini ditarget sebanyak 3 ribu unit. Tentunya dengan target terbilang tinggi ini, Pemkab Malang juga menyiapkan anggaran yang sesuai dalam merealisasikannya. 

Dari data tahun 2018 awal,  anggaran yang disiapkan untuk menuntaskan target tersebut sebesar Rp 14,18 miliar dari berbagai sumber keuangan yang ada. Baik anggaran daerah (APBD) sebanyak Rp 1,5 miliar untuk belanja material RTLH dan anggaran bansos (bantuan sosial) sekitar Rp 3,5 miliar. Kemudian, untuk anggaran dari pusat, ada dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 5,28 miliar dan dari Kementerian PUPR sebanyak 3,9 miliar rupiah.

"Skema anggaran dan proyeksi target memang sudah dikordinasikan sejak awal tahun. Kita optimis bisa merealisasikannya dengan modal sosial dan kepedulian pemerintah, " kata Wahyu Hidayat, kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Jumat (16/03). 

Kadis PKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (dua dari kanan) bersama Kabid dan staf dalam acara bedah rumah (Nana)

Wahyu melanjutkan,  program bedah rumah yang disebar di berbagai OPD akan bersinergi dengan pihaknya yang merupakan leading sector dari salah  satu program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Bupati Dr H Rendra Kresna itu. "Tentunya untuk menuntaskan RTLH, membutuhkan sinergitas dengan seluruh elemen. Di sini alhamdulillah sudah berjalan,  baik dengan komunitas,  pihak bank, sampai lainnya, " ujar Wahyu yang aktif turun ke desa-desa saat program bedah rumah dilaksanakan. 

Dari 3 ribu unit yabg diproyeksikan bisa diselesaikan tahun 2018 ini,  DPKPCK Kabupaten Malang mendapatkan jatah sebanyak 978 unit rumah tidak layak huni yang akan dibedah. 

Wahyu menjelaskan,  jumlah tersebut adalah rumah yang telah lolos verifikasi oleh pihaknya. "Jadi, kemungkinan adanya penambahan rumah yang akan dibedah masih bisa terjadi," ujarnya kepada MalangTIMES. 

Urgenitas bedah RTLH di berbagai wilayah Kabupaten Malang terkait erat dengan gerakan hidup sehat yang juga berjalan beriringan. Karena itu,   Bupati Rendra kerap secara langsung meninjau progres tersebut, seperti yang dilakukannya dalam setiap kunjungan ke desa-desa. "Rumah yang layak huni dan sehat menjadi awal kuatnya masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, " ujar Rendra. (*)