Bupati Malang Rendra Kresna saat melakukan penyemprotan di sawah warga Pagelaran. (For MalangTIMES)
Bupati Malang Rendra Kresna saat melakukan penyemprotan di sawah warga Pagelaran. (For MalangTIMES)

Selalu ada kisah dalam sebuah perjuangan. Baik bersifat kolektif maupun dilakukan secara senyap oleh pribadi-pribadi yang ditempa oleh jutaan harapan manusia di lingkungannya. Pun, mengenai perjuangan membangun kedaulatan dan kemandirian pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang selama rentang sembilan tahun belakangan ini.

Kabupaten Malang sebagai wilayah terluas kedua di Jawa Timur (Jatim) dan sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian, yaitu sekitar 14,31 persen (45.888 hektare) merupakan lahan sawah, 35,45 persen (113.664 hektare) adalah tegal/ladang/kebun, 7,06 persen (22.643 hektare) adalah areal perkebunan, dan 12,50 persen (40.079 hektare) adalah hutan.  Adalah surga bagi dunia pertanian dikarenakan suburnya tanah di Bhumi Arema ini yang dipengaruhi faktor topografisnya.

Kondisi tersebut, satu sisi, merupakan berkah tersendiri. Walaupun di sisi lainnya menjadi medan tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Malang dan masyarakatnya untuk terus mengolah kesuburan tanahnya di tengah laju industri yang kian pesat. Ekses yang dibawa dengan pesatnya industrialisasi adalah semakin berkurangnya lahan-lahan pertanian. Godaan untuk mengalih-fungsikan lahan pertanian menjadi permukiman, pabrik serta peruntukan lainnya sangatlah besar.

Dua dari Kanan. Bupati Malang Rendra Kresna dan Wakil Bupati HM Sanusi saat tanam padi di wilayah Kepanjen. (dok. Nana)

“Kita tidak menutup mata bahwa wilayah pertanian kita jadi incaran potensial para pengusaha. Bahkan permohonan pembangunan di lahan pertanian sampai menumpuk di meja kerja saya dulu, saat di dinas Pertanian dan Perkebunan,” kata Tomie Herawanto, kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Malang yang pernah menjabat sebagai kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Malang sempat kembali ramai beberapa tahun lalu. Bahkan menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Deputi Pencegahan yang hadir ke Kabupaten Malang, Kamis, (22/09/2016) dalam rangka mencari data. Pasalnya, saat itu begitu masifnya alih fungsi lahan pertanian. Ada 19 kecamatan dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang terdampak secara langsung. Lahan pertanian menyusut sekitar 10-15 hektare setiap tahunnya dan berubah menjadi wilayah perumahanan dan industri.  Terutama wilayah-wilayah kota seperti Karangploso, Pakis, Pakisaji, Kepanjen. 

Kondisi inilah yang dengan sigap dan tentunya tidak populis dicegah oleh Bupati Malang Dr H Rendra Kresna beserta jajarannya di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang. Kebijakan tegas sebagai ciri kepemimpinan Rendra -yang dikenal sejak dirinya berkecimpung di dunia pergerakan buruh sampai masuk di dunia politik dan duduk sebagai ketua Komisi C DPRD Kabupaten Malang tahun 1999-2004- kembali ditampilkan dalam menyikapi problem serius yang akan membuat kedaulatan dan kemandirian pangan di wilayahnya terancam.

Sikap Rendra yang merakyat dan terkenal dekat dengan rakyat yang mayoritas adalah petani secara utuh memperlihatkan keberpihakannya. Dia memihak petani yang semakin tergerus pembangunan dan nasib jutaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan utamanya.

“Bayangkan jika para petani berpindah profesi. Sawah-sawah berganti fungsi dan tidak lagi menghasillkan beras. Kita akan kembali terjajah. Terjajah di bidang pangan. Efeknya juga akan membuat lingkungan hidup kita rusak karena lahan pertanian jadi gedung beton semua,” tegas Rendra yang terkenal merakyat dan visioner.

Maka, sejak 2014, tidak ada lagi pemberian izin alih fungsi lahan yang terkadang dilakukan dengan cara-cara “tersembunyi, samar-samar”. “Biasanya polanya dengan mengeringkan lahan sawah terlebih dahulu dan membiarkannya cukup lama,” ujar Tomie yang mendapat dukungan penuh dari bupati bertipikal tegas itu.

Penguatan kesadaran dan kepedulian kepada para petani sebagai pelaku utama pun terus ditingkatkan. Berbagai bantuan, baik alat mesin pertanian, pupuk, benih serta kebijakan-kebijakan proteksi pada petani terus digencarkan melalui Dinas Pertanian yang kini menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP). Berbagai dukungan dan kepedulian penuh yang dikomandoi secara langsung oleh Rendra menghasilkan sesuatu yang positif dalam kontek kedaulatan pangan. Tahun 2017, produksi beras mencapai sekitar 500.138 ton. Dibanding tahun 2016, kenaikannya cukuplah tinggi, yaitu  319.247 ton. Artinya, beras tahun 2018 sudah surplus sebanyak 85 ribu ton.

Dari sektor pertanian pula, produk domestik regional  bruto (PDRB) Kabupaten Malang 30 persennya disumbang dari sektor pertanian. Sisanya berasal dari sektor industri, perdagangan, hotel, dan restoran. 

Di tangan Nasri Abdul Wahid yang kini memimpin DTPHP Kabupaten Malang, berbagai teknologi dalam pertanian pun terus bermunculan. Tagline, “Setiap Hari Tanam, Setiap Hari Panen” terus diwujudkan. Hasilnya produktivitas padi terus meningkat. Dari biasanya hanya menghasilkan 7 ton per hektare setiap panen, kini bisa menjadi 10 ton per hektare. “Semua tentunya berkat dukungan penuh Bapak Bupati yang konsen di bidang pertanian juga. Kabupaten Malang menjadi lumbung beras di Jatim akan terus kita tingkatkan dengan tagline kita,” ujar Nasri.

Tak salah apabila di tahun 2014, Rendra diganjar penghargaan Satya Lencana Wirakarya di bidang ketahanan pangan dan pertanian di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Harapan seorang Rendra dalam dunia pertanian adalah adanya regenerasi petani di Kabupaten Malang. “Ini harapan kita semua. Dunia pertanian akan memiliki generasi berkesinambungan. Karena di pundak mereka, persoalan pangan berada. Tak ada kemandirian dan kedaulatan pangan apabila para petani tidak memiliki generasi penerusnya,” ucap ketua Partai Nasdem Jatim itu. (*)